Pembangunan IKN Tetap Berjalan di Tahun Politik

Basuki juga telah menindaklanjuti keinginan investor melalui koordinasi dengan Otorita IKN.

"Lewat saya sudah beberapa 'LoI' kita serahkan ke Otorita," ujarnya.

Pemerintah, kata Basuki, telah memiliki landasan hukum UU IKN berserta seluruh aturan turunan. Karena itu, investor diharapkan tidak ragu dengan keberlanjutan pembangunan IKN.

Kementerian PUPR sebelumnya telah merilis peta resmi rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam peta tersebut, turut dijabarkan penampakan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN dengan luas 6.600 hektare.


Halaman Selanjutnya....