Pembangunan IKN Masuk ke Program PEN

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan langkah awal pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi. Karenanya, anggarannya akan dimasukkan ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Pada 2022, paket pemulihan ekonomi sebesar 450 triliun rupiah dan masih belum dispesifikasi seluruhnya, jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian Program PEN," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (18/1).

Meski demikian Sri Mulyani memastikan desain pelaksanaan anggaran PEN akan tetap fokus kepada aspek yang paling prioritas di tengah masih merebaknya pandemi Covid-19 seperti pemberian bantuan sosial karena merupakan syarat utama bagi pemulihan.

Dia menjelaskan tahapan pembangunan pemindahan IKN terdiri dari lima tahapan yaitu tahapan paling kritis sesudah UU dibuat atau tahap pertama 2022-2024 dan diikuti tahap dua sampai lima dari 2025 sampai 2045. Untuk tahap pertama akan fokus pada pengembangan akses infrastruktur bagi IKN sehingga rencananya anggaran untuk aspek ini akan masuk dalam kategori pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022.

"Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022," kata Menkeu.

Kemudian pada 2023 dan 2024, lanjut dia, masih akan dilihat dan disesuaikan dengan perkembangan Covid-19 sekaligus momentum lain yaitu pemilihan umum yang harus disiapkan sehingga kebutuhan anggarannya akan cukup besar. Terlebih lagi, dari sisi kebijakan fiskal sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 maka defisit 2023 harus kembali ke level 3 persen sehingga pemerintah akan benar-benar menjaga defisit tetap terkendali di tengah kebutuhan anggaran yang banyak

Pendanaan Alternatif

Sementara untuk anggaran pembangunan IKN 2025-2045 masih akan melihat keseluruhan kebutuhan estimasi jangka menengah hingga panjang. Dia menambahkan nantinya APBN digunakan untuk belanja pembangunan yaitu komplek pemerintahan dan infrastruktur dasar seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya dan listrik.

"Sebagian akan dalam bentuk Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Project Development Fund (PPP) itu pasti membutuhkan dukungan APBN apakah dalam bentuk feasibility gap dan dukungan lainnya. Itu semua sudah kami identifikasi," jelas Menkeu Sri Mulyani.