Pembangunan "Food Court" di Pulau Reklamasi Ilegal

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tak menganggap masalah dugaan pelanggaran perizinan food court di pulau reklamasi sebagai hal yang sangat penting. Hal itu karena banyak lapak usaha tanpa izin berdiri di Ibu Kota sehingga ia mempertanyakan mengapa hanya food court di kawasan reklamasi yang menjadi sorotan.

Masalah food court atau pusat jajanan serba-ada (pujasera) yang diduga beroperasi secara ilegal itu mencuat setelah beredarnya rekaman video yang menayangkan hiruk-pikuk keramaian pusat kuliner itu. Dugaan food court itu tak berizin muncul karena hingga sekarang status 932 bangunan di pulau reklamasi belum memiliki IMB.

Ratusan bangunan itu disegel langsung oleh Anies pada Juni 2018. Penyegelan dilakukan karena PT Kapuk Naga Indah selaku penggarap Pulau C dan D melakukan pembangunan tanpa mengantongi IMB.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI Jakarta, Edy Junaedi, mengatakan pengajuan IMB menjadi tanggung jawab pemilik lahan atau dalam hal ini pengembang Pantai Maju. Seingat Edy, izin itu diajukan oleh pengembang pada akhir 2018. jon/N-3