Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pemerataan Pembangunan I Kemiskinan saat Ini Masih Dominan di Perdesaan

Pembangunan Desa Bakal Mendorong Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi

Foto : ISTIMEWA

Pembangunan Desa

A   A   A   Pengaturan Font

» Pengembangan ekonomi desa sangat krusial karena ikut berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

» Desa harus menjadi pusat pertumbuhan dan bisa memberi nilai lebih bagi aktivitas pertanian setempat.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pembangunan desa menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

"Desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil harus mampu menjadi simpul penggerak pembangunan ekonomi masyarakat," kata Wapres saat memberi sambutan dalam acara penghargaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN/swasta dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di Jakarta, Selasa (7/5).

Wapres pun meminta perusahaan negara dan swasta yang beroperasi di desa-desa untuk dapat menyertakan BUMDes dan BUMDes Bersama (BUMDesma) dalam aktivitas bisnisnya agar ekonomi desa melaju lebih cepat.

BUMDes, kata Ma'ruf, menjadi lembaga penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dengan tetap bertumpu pada budaya lokal serta mampu memberdayakan masyarakat desa.

Peneliti dari Mubyarto Institute, Awan Santosa, yang diminta pendapatnya mengatakan sudah sepantasnya desa itu dibangun karena sumber kekayaan Indonesia ada di desa. Masalahnya, problem kemiskinan saat ini lebih banyak dialami masyarakat di perdesaan.

Sebab itu, Awan mengimbau pemerintah agar memulai pembangunan Indonesia dengan mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM)-nya. Salah satunya dengan menggunakan dana desa sebagai stimulus untuk membangun manusia, organisasi, dan infrastruktur desa.

Selain itu, bisa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bisa menjadi perusahaan sosial karena berfungsi sebagai simpul konektivitas, pengorganisasian, dan pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Hal yang tidak kalah penting, lanjut Awan, adalah membangun korporasi desa guna memperkuat ekonomi masyarakat perdesaan secara nyata.

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, mengakui kalau desa sangat potensial untuk dikembangkan perekonomiannya. Desa akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, namun jika didiamkan desa tetap saja tertinggal yang membuat kemiskinan meningkat.

"Makanya, pengembangan ekonomi desa itu sangat krusial dilakukan karena nanti ikut berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan di desa," paparnya.

Berbasis Produksi

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan sebagaimana yang disampaikan Wapres, idealnya BUMDes bisa berperan sebagai penggerak ekonomi desa asalkan bisa menggali potensi desa yang berbasis produksi masyarakat perdesaan serta menguntungkan.

Untuk itu, maka para pengelolanya hendaknya juga berjiwa pengusaha yang bisa membawa kemajuan masyarakatnya terutama menjadi lembaga yang harus bisa membangun dan mengembangkan jaringan usaha yang bermanfaat bagi usaha masyarakat desa tersebut.

"Pengelolaannya harus profesional, itu kuncinya. Jangan jadi seperti Koperasi Unit Desa (KUD). Jadi, organisasi bisnis desa harus yang solve the problem produksi desa setempat," kata Dwijono.

BUMDes, kata Dwijono, sebaiknya mampu menjembatani dan mengembangkan potensi desa yang menyangkut usaha ekonomi masyarakat di desa tersebut.

"Desa harus menjadi pusat pertumbuhan dengan BUMDes memberi nilai lebih bagi aktivitas pertanian setempat," katanya.

Lebih lanjut, Wapres mengatakan dengan penyaluran dana desa yang tiap tahun terus meningkat serta dukungan berbagai program tanggung jawab sosial dari korporasi atau Corporate Social Responsibility (CSR) baik perusahaan BUMN maupun swasta, diharapkan semakin memperkuat sumber daya pembangunan desa yang berkelanjutan.

Apalagi, sesuai dengan amanah Undang- Undang Cipta Kerja, BUMDes kini telah menjadi entitas badan hukum yang semakin menegaskan perannya dalam mendukung pembangunan nasional.

"Saya mendapatkan laporan, saat ini sudah ada sebanyak 19.772 BUMDes dan BUMDesma yang tercatat mendapat sertifikat badan hukum," kata Ma'ruf.

Wapres pun berharap jumlah BUMDes meningkat yang paralel dengan pengembangan kapabilitas sumber daya manusianya sebagai salah satu strategi pengembangan ekonomi perdesaan.


Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini, Eko S

Komentar

Komentar
()

Top