Pembangkit Listrik EBT Ciptakan Lapangan Kerja 6 Kali Lebih Banyak

JAKARTA - Lembaga think tank TransitionZero memperkirakan Indonesia membutuhkan dana transisi sebesar 37 miliar dollar Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan lebih awal 118 pembangkit listrik batu bara.

Analis TransitionZero, Jacqueline Tao, dalam keterangan resmi yang dikutip Antara di Jakarta, Kamis (13/10), mengatakan sektor ketenagalistrikan Indonesia sangat kompleks dan energi terbarukan adalah industri yang baru lahir di Indonesia.

"Untuk mempercepat penyebaran energi terbarukan, analisis kami menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan dana transisi sebesar 37 miliar dollar AS untuk mendukung penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, khususnya untuk mengganti nilai pembangkit batu bara yang kini beroperasi hingga 10 tahun ke depan," kata Jacqueline.

Pendanaan itu sejalan dengan target nol bersih Indonesia dan tujuan iklim internasional, serta mendukung Indonesia dalam upaya menghentikan penggunaan batu bara lebih dini sesuai dengan mandat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.

Secara khusus, pihaknya mengidentifikasi sejumlah pembangkit yang cocok untuk pensiun dini berdasarkan faktor-faktor, seperti biaya pensiun, dampak pada sistem jaringan yang ada, emisi gas rumah kaca, tekanan air, dan polusi udara.

Beberapa pembangkit tersebut ialah PLTU Asam-Asam di Kalimantan Selatan, PLTU Paiton di Jawa Timur, dan PLTU Suralaya di Banten.

Selain itu, TransitionZero menyoroti potensi terciptanya lapangan pekerjaan di pembangkit listrik energi terbarukan yang akan menggantikan pembangkit batubara. Jumlah pekerjaan baru di pembangkit listrik energi terbarukan dinilai akan melebih jumlah pekerjaan yang hilang akibat penutupan pembangkit batu bara dengan rasio 6 banding 1.

Namun, solusi penutupan pembangkit batu bara itu dianggap rumit dan perlu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi serta kondisi ketenagalistrikan RI.

"Rencana penghentian batu bara harus terukur, layak, terjangkau, dan adil bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat, terutama bagi negara-negara seperti Indonesia, yang menjadikan ekstraksi bahan bakar fosil sebagai pusat pembangunan ekonomi. Selain itu, rencana peningkatan keterampilan ulang dan pelatihan pekerja sangat penting untuk memastikan transisi yang mulus dan adil bagi pekerja," katanya.

Transisi Aset

Lembaga kajian itu pun telah membuat Coal Asset Transition (CAT) Tool yang dapat mendukung pembuatan kebijakan dan investor dalam menentukan pembangkit batu bara untuk rencana pendanaan transisi energi, terutama bagi pembiayaan pensiun dini. Kemudian, digantikan dengan sumber energi terbarukan menggunakan prinsip terbuka.

Jacqueline mengharapkan tracking tool akan digunakan untuk memulai pembicaraan tentang risiko dan peluang yang terkait dengan keputusan tersebut. "Dengan menghentikan PLTU batu bara Indonesia pada tahun 2040 maka bakal menghasilkan penghematan emisi sekitar 1,7 giga ton CO2 (GtCO2), setara dengan hampir tiga tahun emisi tahunan Indonesia," pungkasnya.