Pemanfaatan Aset Negara Harus Transparan

JAKARTA - Permintaan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk memberikan informasi yang tepat, nyata, dan akurat penggunaan setiap rupiah uang dan aset negara yang diperoleh dan dibelanjakan serta manfaatnya kepada masyarakat dinilai sebagai hal positif.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Sri Susilo, mengatakan bahwa kata kunci komunikasi publik atas pemanfaatan aset negara yang dikemukakan Menkeu adalah harus dihindarinya kebocoran anggaran negara dengan praktik korupsi.

Selain itu, juga perlu mengevaluasi realisasi APBN agar lebih tepat sasaran, efektif, dan menghasilkan outcome yang optimal. "Memang sudah seharusnya era keterbukaan sehingga DJKN Kemenkeu mesti menjawab itu dengan memanfaatkan segala lini komunikasi dengan masyarakat baik media sosial maupun media mainstream dengan membuka diri, sehingga masyarakat bisa tahu dan terlibat mengawasi," kata Susilo.

Dia mengakui penyajian data-data dalam bentuk diagram dan data statistik menyebabkan masyarakat awam sulit menilai seberapa besar sebenarnya pemanfaatan aset negara untuk kesejahteraan mereka.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus hadir membantu perekonomian dan masyarakat yang terdampak Covid-19. "Seluruh insan di DJKN sebagai pengelola aset negara terbesar di negeri ini perlu berkreasi dan memiliki inovasi bagaimana menjelaskan kepada masyarakat tentang konsep hadirnya keuangan negara dan asset negara serta manfaatnya bagi masyarakat," kata Menkeu.

Manfaat tersebut, katanya, seperti perlindungan sosial, untuk pembangunan infrastruktur, dukungan pendidikan, kesehatan, dan berbagai macam langkah-langkah kegiatan dengan biaya APBN. Dalam penyampaian ke masyarakat, Menkeu meminta agar dikomunikasikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami dengan memberikan contoh-contoh yang konkret, kreatif, dan mendidik.

Kontrol Masyarakat

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengapresiasi anjuran Menkeu tersebut karena transparansi yang selama ditunjukkan hanya sebatas pada besaran saja belum sampai detail. "Kalau instruksi ini dijalankan tentu akan semakin baik, karena pemerintah lebih transparan," tegasnya

Kondisi tersebut juga bermanfaat bagi masyarakat karena mereka mengetahui detail setiap rupiah uang negara baik sumber dan tujuan pembelanjaannya. Dengan demikian, akan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

Pada kesempatan lain, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya, Andy Fefta Wijaya, mengatakan sebagai bagian dari akuntabilitas publik maka value for money atau setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan nilai tambah untuk masyarakat.

"Hal inilah diterjemahkan sebagai money follow function, funtion follow program, program follow outcome dan impact. Artinya, pergerakan uang dan program tergantung outcome dan dampak yang telah ditentukan dalam organisasi publik tersebut. Semua proses tersebut akan berjalan dengan baik jika diimbangi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program," kata Andy.