Pelonggaran Ekspor Benur Lobster Ancam Program Hilirisasi

Abdul Halim mengusulkan sejumlah ikhtiar perbaikan bangsa dengan mendahulukan pendekatan saintifik di dalam pengelolaan perikanan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) melalui pembaruan data stok ikan dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan secara berkala sehingga pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berkeadilan dapat dihadirkan.

Penguatan Pengawasan

Kemudian, melakukan penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di laut, khususnya di sejumlah perairan yang kaya sumber daya ikan, seperti perairan Provinsi Maluku Utara yang menjadi bagian dari WPP-NRI 715 dan berbatasan langsung dengan Filipina.

Abdul Halim berharap seyogianya pembangunan bangsa berbasis ekonomi hijau diorientasikan pada kegiatan ekspor produk olahan yang padat karya dan mengandalkan perdagangan antarpulau yang didukung oleh ketersediaan armada pelayaran laut dan biaya logistik yang mudah, reguler, dan terjangkau.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor benur atau benih bening lobster (BBL) bakal membantu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Plt Dirjen Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, dalam keterangan tertulis mengatakan kebijakan pelarangan ekspor BBL ini tidak lain untuk mendorong pertumbuhan budi daya lobster di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebab lobster merupakan salah satu komoditas ekspor yang bernilai ekonomis tinggi.
Halaman Selanjutnya....