Pelayanan Publik di Bekasi Tetap Berjalan

Jakarta- Ramai diberitakan bahwa pelayanan publik di Kota Bekasi terhenti. Isunya pelayanan terhenti imbas dari perseteruan antara Penjabat Walikota dengan Sekda Kota Bekasi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun berinisiatif bentuk tim yang langsung turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa tempat di Bekasi. Hasilnya, tak ada boikot terhadap pelayanan publik. Pelayanan berjalan normal.

" Kita menemukan tidak ada, kalau pun barangkali pihak lain melakukan klarifikasi lain karena sampel kita di Bekasi Barat dan Timur," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik pada para wartawan usai konferensi pers menanggapi kabar terhentinya pelayannya publik di Kota Bekasi, di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (1/8).

Tim yang diturunkan lanjut Akmal, tak sekedar klarifikasi, tapi melihat langsung kondisi di lapangan. Dari inspeksi mendadak yang dilakukan di banyak titik pelayanan publik, tak ditemukan adanya layanan yang terhenti. Pelayanan yang dilakukan aparatur berjalan normal seperti biasanya.

" Kita tidak melihat adanya penghentian layanan. Kita tidak tahu ada pihak lain, mungkin mengambil di dampel lain dan menemukan itu. Yang jelas sampelnya Kemendagri tidak menemukan terjadinya pemberhentian pelayanan," kata Akmal.

Akmal juga menegaskan sampel bukan berdasarkan data absensi pegawai. Tapi real hasil dari inspeksi mendadak ke lapangan. Tim bertemu langsung dengan aparatur di bawah. Juga dengan camat setempat. Tidak hanya itu, tim juga bertemu dengan lurah dan masyarakat.

" Dan kita melihat masyarakat melakukan aktivitas berjalan dan di hari kedua seperti itu. Jadi pada tanggal 27 Juli kita tidak ke lapangan, kita ke lapangan tanggal 30 sampai 31 Juli 2018," katanya.

Atas hasil inspeksi mendadak itu, kata Akmal, disimpulkan tak ada mogok pegawai yang memboikot tak mau melayani masyarakat. Semua berjalan seperti biasanya. Tim juga melakukan klarifikasi kepada penjabat walikota dan pejabat teras di lingkungan Pemkot Bekasi.

" Kalau soal layanan e-KTP itu memang ada perbaikan sistem. Mungkin itu yang kemudian jadi sampel bahwa seakan akan ada mogok pelayanan publik," katanya.

Hasil sidak ke kota Bekasi, dan juga hasil klarifikasi kata Akmal akan langsung di laporkan ke Dirjen Otda dan Mendagri. Tidak hanya itu, inspektorat provinsi juga telah diperintahkan melakukan pendalaman investigasi. Mungkin, ada pelanggaran administrasi dan lain-lain. Ini yang akan dikaji lebih mendalam.

Dari Media

Saat ditanya apakah info pemogokan itu berasal dari laporan resmi atau hanya dari berita, Akmal menjawab, pihaknya tahu itu dari pemberitaan media. Mendagri juga tahu dari media. "

" Makanya Pak menteri langsung memerintahkan kita untuk investigasi ke lapangan. Terima kasih untuk media telah memberi tahu informsi itu," kata dia.

ags/P-5