Pelayanan Kesehatan Masih Memprihatinkan

Menurutnya, pengelola TB di pusat, provinsi, dan kabupaten kehilangan data yang seharusnya bisa dianalisis. "Pada tahun keempat JKN, pengelola TB semakin sulit mengukur efisiensi dan akuntabilitas program TB," ujarnya.

Sementara itu, data yang ada di BPJS Kesehatan, lanjut dia, dikelola secara sentralistik dengan tidak ada kesempatan untuk melakukan analisis di level kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Data Pasien TB

Adi Utarini mengungkapkan seharusnya data mengenai TB bisa dilakukan secara komprehensif karena umumnya pasien TB berobat di rumah sakit pemerintah. "Seharusnya data lebih mudah diakses dan kompatibel. Apalagi sebagian besar pasien TB umumnya berobat ke rumah sakit pemerintah," katanya.

Selain itu, Adi Utarini mengungkapkan masih sulit untuk mengetahui rujukan penaganan TB dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit. Menurutnya, data tentang rujukan pasien TB yang melakukan rawat jalan atau rawat inap serta treatment yang diberikan sangat penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas keberhasilan penanganan TB.
Halaman Selanjutnya....