Pelayanan Jemaah Regular dan Nonkuota Harus Dipisah

Menteri Agama akan meminta pemerintah Saudi meningkatkan kualitas pelayanan haji dan infrastruktur di Mina.

JAKARTA - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, meminta pihak Muassasah menata ulang penempatan jemaah haji furoda (nonkuota) agar tidak bercampur dengan jemaah haji regular. Jemaah yang bercampur, ditambah dengan minimnya infrastruktur di Mina, membuat kualitas pelayanan terhadap jemaah terganggu.

Lukman mengatakan penempatan jemaah haji furoda yang bercampur dengan jemaah reguler harus dihindari. "Jadi ke depan, kita harus belajar dari pengalaman tahun ini di mana jemaah furodaseharusnya tidak bercampur dengan jemaah reguler haji kita," kata Menag dalam siaran persnya seusai memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan haji antara delegasi Amirul Hajj dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, di Jeddah, Senin (11/9).

Keberadaan jemaah regular dan furoda yang bercampur mengganggu kualitas layanan yang diberikan kepada jemaah haji regular. Kondisi tersebut sangat terasa saat seluruh jemaah berada di Mina. Kondisi itu diperparah dengan terbatasnya daya tampung tenda dan infrastruktur lain yang disediakan pemerintah Arab Saudi.

Untuk itu, Lukman secara resmi juga akan meminta pemerintah Saudi meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur di Mina seperti toilet. Kemudian yang terpenting adalah kapasitas dan daya tampung tenda yang ada di Mina sehingga tidak menimbulkan persoalan serius bagi keselamatan jemaah.

Terkait hal itu, menurut Menag, ada langkah yang perlu dilakukan ke depan, yaitu melobi pemerintah Saudi agar meningkatkan kapasitas infrastruktur di Mina. "Saya berharap, Pak Dubes bisa meyakinkan Saudi agar Mina bisa menjadi contoh dunia bahwa umat Islam bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Lukman menyusul kembali munculnya isu penambahan kuota seiring akan berakhirnya penyelenggaraan haji tahun ini. Lukman memandang penambahan kuota jemaah haji tanpa didahului penataan infrastruktur di Mina, justru akan menjadi sesuatu yang riskan. "Jadi, penambahan kuota harus didahului dengan penyiapan dan penyediaan infrastruktur yang memadai," terang Menag. Tahun ini, kuota jemaah haji Indonesia kembali normal sejak adanya penambahan kuota 52.200 orang jika dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Menag, dengan kuota sebanyak itu saja, kondisi di Mina cukup memprihatikan. Ia menambahkan, ada beberapa kloter yang maktabnya tidak menyiapkan tenda yang cukup dengan jumlah jemaah. "Kalau infrastruktur, tenda, dan toilet tidak ditambah maka menambah jemaah, menurut saya, justru akan menimbulkan persoalan serius," tutur Lukman.

Sehubungan itu, Menag meminta agar orientasi yang dikedepankan bukan penambahan kuota, tapi penyiapan kapasitas daya tampung tenda dan toilet di Mina. Prioritas yang akan dilakukan pemerintah ke depan adalah mencoba meyakinkan pemerintah Saudi agar Mina itu ditata lebih baik. "Kita ingin berjuang seoptimal mungkin agar ketika ini bisa dilakukan baru kita bisa berbicara tentang penambahan kuota," sambungnya.

Poin Evaluasi

Dalam rapat evaluasi tersebut, menag mencatat setidaknya dia ada 10 poin evaluasi penyelenggaraan haji, di antaranya perbaikan infrastruktur di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina). Menag mencatat tentang perlunya penambahan pasokan listrik, tenda, dan toilet, utamanya di Mina. Selain lobby, perlu perubahan strategi penempatan jemaah di Mina.

Ke depan, akan ada dua atau tiga kloter di setiap maktab yang hotelnya berada di sekitar Jamarat. Ini perlu agar saat menginap (mabit) di Mina, mereka bisa kembali ke hotel sehingga tenda bisa ditempati kloter lain dan tidak berdesak-desakan. Sementara itu, jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi terus bertambah. Rilis data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) per 10 September 2017 mencatat ada 375 jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi. cit/E-3