Pelaku Usaha Ayam Terpuruk

Pemerintah diminta segera melakukan stabilisasi harga harga ayam tingkat peternak, karena apabila dibiarkan dapat mengakibatkan peternak bangkrut.

Jakarta - Pemerintah diminta untuk mengintervensi harga ayam di tingkat peternak. Apabila tidak adanya campur tangan pemerintah, harga ayam di tingkat peternak anjlok dan menyebabkan kerugian besar terhadap peternak lokal.

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Singgih Januarko mengatakan, anjloknya harga ayam di tingkat peternak dipicu oleh kelebihan pasokan atau over supply. Itu karena sisi supply-nya memang tidak diatur.

"Kami minta pemerintah harus mengatur supply-nya, selama ini peternak itu bergerak sendiri, tidak ada campur tangan pemerintah. Dampaknya seperti sekarang, harga anjlok di tingkat peternak," ungkapnya di Jakarta, Rabu (26/6).

Sebagaimana diketahui, harga ayam di sejumlah wilayah anjlok. Hal tersebut seperti yang terjadi di Yogyakarta dan Lamongan, Jawa Timur. Terkait hal ini, para peternak di Yogyakarta yang tergabung dalam Asoasi Peternak Ayam Yogyakarta (Apayo) dan Pinsar menggelar aksi dengan membagi ayam secara gratis kepada masyarakat dengan maksud memberitahukan ke publik.

Untuk wilayah Yogyakarta, sejak September 2018 hingga saat ini, harga ayam hidup di kadang selalu di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP). Kondisi ini telah berlangsung selama sepuluh bulan. Adapun ayam hidup seharga 18.700 rupiah per kilo gram (kg) atau karkasnya mencapai HPP 30.000 rupiah. Sementara itu harga di pasar selalu di atas HPP yakni 29.000-30.000 rupiah per kg, meskipun pedagang membeli dari peternak dengan harga hanya 7.000-8.000 rupiah per kg dikarenakan over supply.

Anjloknya harga ayam juga terjadi di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Harga ayam di tingkat peternak di Lamongan anjlok menjadi 6.000 rupiah per kg. Padahal, sebelumnya harga masih sekitar 16.000-19.000 rupiah per kg. Kondisi ini membuat peternak memilih untuk menunda panen, kendatipun ternaknya sudah siap untuk dipanen, karena jika tetap dijual para peternak akan mengalami kerugian sekitar 10.000 rupiah per ekor.

Penasehat senior dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan menegaskan, penentu harga sesungguhnya bukanlah dari peternak tetapi di pedagang. Gap antara HPP di tingkat peternak dengan harga di pasar, merupakan cerminan belum optimalnya pemerintah atau pemerintah daerah (Pemda) dalam mengendalikan stabilitas pasokan dan harga serta menjamin kepastian usaha para peternak.

Pulihkan Harga

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Diarmita menyatakan, pemerintah terus berupaya memulihkan harga ayam. Solusi yang ditempuh dengan memastikan pelaksanaan afkir Parent Stock (PS) ayam ras broiler yang berumur di atas 68 minggu oleh seluruh pembibit PS ayam ras broiler selama 2 minggu dimulai tanggal 26 Juni sampai 9 Juli 2019 diikuti Pakta Integritas antara pemerintah dengan perusahaan pembibit PS ayam ras broiler tersebut.

"Evaluasi pelaksanaan kegiatan afkir akan dilaksanakan satu minggu setelah tenggat waktu, dan apabila harga LB (live bird/ayam hidup) masih belum sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan dalam Permendag maka akan dilakukan afkir PS ayam ras broiler berumur 60 minggu disertai evaluasi berkala sampai harga LB stabil sesuai acuan," tambah Ketut.

Tekait hal tersebut, Ketut telah mememerintahkan agar pelaku usaha perunggasan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, untuk meningkatkan kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) sampai 30 persen dari jumlah produksi LB internal. ers/E-12