Dikeluhkan PMI, BP2MI Tegaskan E-KTLN/E-PMI Bukan Dokumen Persyaratan

JAKARTA - Pemerintah merespons cepat keluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipersulit untuk kembali ke negara penempatan setelah melakukan cuti di Indonesia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menegaskan bahwa E-KTKLN/ E-PMI bukanlah dokumen persyaratan yang sesuai dengan perintah UU No.18/2017 tentang Pelindungan PMI.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, tak sedikit PMI yang menyampaikan pengaduan karena perjalanannya dihambat oleh pihak imigrasi setiba di bandara. Mereka harus menunjukan E- KTKLN/E-PMI, dan kalau tidak terpaksa mengurusnya kembali. Imbasnya tiket bisa hangus, padahal E- KTKLN/E-PMI hanyalah sistem di BP2MI untuk pencatatan PMI bukan dokumen persyaratan keberangkatan.

"Bayangkan kalau tiketnya ke Hongkong yang harganya 6 juta rupiah hangus karena mereka harus mengurus E-KTKLN/E-PMI terlebih dahulu padahal paspornya masih aktif, visa kerja dan bukti kontraknya di negara penempatan masih aktif,"ungkap Benny dalam konferensi persnya di Jakarta, Selasa (25/7).

Bahkan lanjut Benny, jika tak dilengkapi dengan E-KTKLN/E-PMI itu bisa menjadi celah bagi oknum di lapangan untuk memeras PMI. Ketika ditanyakan apakah ada kasus pemerasan di lapangan, Benny tegaskan tim-nya tengah mendalaminya.
Halaman Selanjutnya....