Pekerja WFH Diupah 100 Persen

JAKARTA - Pekerja yang terpaksa harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diupah 100 persen. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, di Jakarta, Kamis (8/7).

"Ya, pekerja tetap berhak dapat upah. Demikian pula dengan pekerja yang terpaksa melaksanakan WFH 100 persen di masa PPKM Darurat," ujarnya. Dia menerangkan pada prinsipnya, upah adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan.

Adapun terkait besaran upah didasarkan pada kesepakatan dalam Perjanjian Kerja antara pekerja dan pengusaha. "Jadi, di tengah kondisi sekarang ini, maka pekerja masih berhak mendapat upah," katanya.

Lebih jauh, Indah menjelaskan, ada pedoman bagi perusahan mengalami kesulitan dalam membayar upah kepada pekerja di masa PPKM Darurat. Pedoman tersebut adalah Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Dia menambahkan, jika adapenyesuaianbesaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebagai dampak dari PPKM Darurat, maka harus didasari dengan bukti tertulis. Bukti tertulis merupakan kesepakatan dari hasil dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan.
Halaman Selanjutnya....