Pekerja Ter-PHK Dapat Akses Peningkatan Keterampilan

BEKASI - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) meluncurkan program pelatihan Vokasional Indonesia Bekerja. Program ini sebagai penunjang visi besar negara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi.

Direktur Utama BPJSTK, Agus Susanto, mengatakan bahwa pihaknya terpanggil dan mendapatkan amanat untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Hal ini seiring dengan salah satu misi BPJS Ketenagakerjaan yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja yang nantinya diharapkan sebagai solusi bagi pekerja yang tidak beraktivitas lagi baik karena PHK, putus kontrak, atau hal lain, namun sudah terdaftar sebelumnya pada program BPJS Ketenagakerjaan," kata Agus, usai peluncuran program tersebut, di Hall President University Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/7).

Ia menyampaikan, pelatihan Vokasi Indonesia Bekerja merupakan program percontohan untuk mendekatkan diri antara pekerja dan kebutuhan pelaku usaha.

"Nantinya, kami akan berikan pelatihan, sertifikasi, dan informasi lowongan kerja baru sesuai kompetensi yang telah dimiliki. Oleh karenanya, kami harus menyiapkan instrumen terkait link and match antara demand dan supply pasar tenaga kerja melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Menurut Agus, pelatihan vokasi merupakan harapan baru bagi para pekerja, khususnya peserta BPJSTK, karena sejalan dengan program pemerintah dalam peningkatan SDM dan sertifikasi keahlian. Dengan lahirnya program vokasi BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan kesempatan yang baik bagi dunia kerja.

Ia menjelaskan, pelatihan vokasi dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal baru bisa dinikmati pekerja di kawasan industri di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. "Nantinya secara bertahap akan dilakukan di 11 wilayah operasional BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia," katanya.

Beberapa persyaratan bagi penerima program itu, antara lain warga negara Indonesia dengan nomor induk kependudukan valid, minimal kepesertaan satu tahun pada program BPJSTK, dan sedang mencari kerja, ter-PHK baik karena berakhirnya kontrak kerja maupun kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, serta usia maksimal 40 tahun.

Selain itu, terdapat beberapa kriteria bagi keberlangsungan pelatihan agar mampu menjamin mutu bagi peserta, di antaranya lembaga dengan izin operasional resmi, BLK milik pemerintah maupun swasta, memiliki minimal dua jenis modul pelatihan, serta memiliki kerja sama dengan perusahaan penyerap tenaga kerja.

Direktur Pelayanan BPJSTK, Krishna Syarif menambahkan, pelatihan vokasi itu dibagi dalam beberapa persentase, yakni menyiapkan kemampuan pekerja siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja 40 persen, menyiapkan pekerja sesuai karakteristik zona, area, dan komunitas strategis 25 persen.

Selain itu, menyiapkan pekerja sesuai dengan tren pekerjaan atau industri baru di masa depan 20 persen serta menciptakan wirausaha baru skala kecil dan mikro 15 persen.

"Alokasi serapan pelatihan vokasi ini tersebar dalam semua segmen pekerjaan, di antaranya pekerja pada industri digital dan kreatif, jasa kemasyarakatan, konstruksi, maritim, pengolahan, dan wirausaha," kata dia.

Tingkatkan Kualitas

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah mendorong BPJSTK untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas dan kuantitas program bagi pekerja yang mengalami PHK. "Pekerja yang ter-PHK harus mendapatkan akses peningkatan keterampilan, agar dapat mencari pekerjaan baru atau alih profesi," tambahnya.

Menaker menjelaskan, perkembangan teknologi dan informasi di era digital akan berperan terhadap perubahan model bisnis dan industri. Hal tersebut turut berpengaruh terhadap perubahan jenis pekerjaan.

Ia berharap, program tersbut dapat membantu pekerja, khususnya yang menjadi peserta BPJSTK, untuk memiliki kesempatan usia kerja yang panjang atau long life employability. "Ketika pekerjaan berubah, maka skill-nya juga berubah. Makanya, long life learning penting, agar masyarakat memiliki long life employability," terang Hanif. ruf/Ant/E-3