Pejabat Negara Harus Jadi Teladan, Hidup Bersih, dan Bebas Korupsi

JAKARTA - Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan sebagai Presiden ke-8 RI sangat menyita perhatian masyarakat luas karena memaparkan kondisi bangsa Indonesia yang riil saat ini. Ancaman kelaparan karena tak kunjung swasembada pangan, kebergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) dan gas, kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan.

Di tengah berbagai tantangan itu, perilaku banyak pejabat yang korup mulai dari pusat hingga daerah menyebabkan kebocoran penerimaan dan belanja negara, sehingga daya ungkitnya dalam mengakselerasi perekonomian berkurang. Saking geramnya dengan perilaku korupsi para pejabat, Prabowo pun mengumpamakan korupsi yang terjadi di RI seperti pepatah, ikan busuk dari kepala. "Saudara-saudara sekalian, ada pepatah mengatakan kalau ikan busuk, busuknya dari kepala.

Semua pejabat dari semua eselon harus berani beri contoh untuk jalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya," kata Prabowo. Semua pihak dan pejabat negara, pinta Presiden, harus berani melakukan pemberantasan korupsi.

Salah satunya dengan memperbaiki sistem, penegakan hukum yang jelas, serta digitalisasi. Menanggapi ajakan Presiden itu, pengamat politik sekaligus Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi jajarannya, karena dengan contoh nyata, bawahan akan segan untuk melakukan tindakan kurang terpuji. "Terutama dalam konteks pemberantasan korupsi, bersih-bersih harus dimulai dari pucuk pimpinan pemerintahan itu sendiri. Sebab, bagaimana bisa bawahan diminta tidak korupsi kalau sapunya sendiri masih kotor. Pemimpin harus bisa memberi contoh nyata apa yang dia instruksikan.

Tanpa itu, rasanya sulit bawahan akan mengikuti," kata Surokim. Apalagi, zaman sekarang godaan untuk korupsi begitu menggiurkan. Jadi, bila negara ingin maju, bebas korupsi, syaratnya sebetulnya sederhana, harus ada teladan dari pemimpin tertinggi. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan lebih tergerak untuk melakukan penindakan.
Halaman Selanjutnya....