Pejabat Negara Harus Jadi Teladan, Hidup Bersih, dan Bebas Korupsi

JAKARTA - Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan sebagai Presiden ke-8 RI sangat menyita perhatian masyarakat luas karena memaparkan kondisi bangsa Indonesia yang riil saat ini. Ancaman kelaparan karena tak kunjung swasembada pangan, kebergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) dan gas, kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan.

Di tengah berbagai tantangan itu, perilaku banyak pejabat yang korup mulai dari pusat hingga daerah menyebabkan kebocoran penerimaan dan belanja negara, sehingga daya ungkitnya dalam mengakselerasi perekonomian berkurang. Saking geramnya dengan perilaku korupsi para pejabat, Prabowo pun mengumpamakan korupsi yang terjadi di RI seperti pepatah, ikan busuk dari kepala. "Saudara-saudara sekalian, ada pepatah mengatakan kalau ikan busuk, busuknya dari kepala.

Semua pejabat dari semua eselon harus berani beri contoh untuk jalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya," kata Prabowo. Semua pihak dan pejabat negara, pinta Presiden, harus berani melakukan pemberantasan korupsi.

Salah satunya dengan memperbaiki sistem, penegakan hukum yang jelas, serta digitalisasi. Menanggapi ajakan Presiden itu, pengamat politik sekaligus Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi jajarannya, karena dengan contoh nyata, bawahan akan segan untuk melakukan tindakan kurang terpuji. "Terutama dalam konteks pemberantasan korupsi, bersih-bersih harus dimulai dari pucuk pimpinan pemerintahan itu sendiri. Sebab, bagaimana bisa bawahan diminta tidak korupsi kalau sapunya sendiri masih kotor. Pemimpin harus bisa memberi contoh nyata apa yang dia instruksikan.

Tanpa itu, rasanya sulit bawahan akan mengikuti," kata Surokim. Apalagi, zaman sekarang godaan untuk korupsi begitu menggiurkan. Jadi, bila negara ingin maju, bebas korupsi, syaratnya sebetulnya sederhana, harus ada teladan dari pemimpin tertinggi. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan lebih tergerak untuk melakukan penindakan.

Karakter Pemimpin

Pengamat komunikasi politik Universitas Bina Nusantara (Binus), Malang, Frederik M. Gasa, mengatakan dalam pidato perdananya di hadapan Anggota Dewan dan masyarakat Indonesia, Prabowo menekankan kalau pemimpin harus memberi contoh dan teladan yang baik bagi semua orang yang dipimpin. "Prabowo ingin mengatakan bahwa baik-buruknya sebuah institusi atau organisasi sangat ditentukan oleh karakter kepemimpinannya," jelas Frederik.

Prabowo, yang dalam kabinet kerja sebagai Menteri Pertahanan, juga ikut andil dalam menggerakkan roda pemerintahan selama lima tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga tentu sangat paham betul mana yang masih menjadi perhatian utama dan perlu diperbaiki di lima tahun mendatang. Tentu, berbagai kasus korupsi dan lainnya yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini menjadi refleksi serius Prabowo dalam mempersiapkan kabinetnya.

"Hemat saya, Prabowo memberi 'kode' kepada semua orang, terutama para menteri dan wakil menteri yang akan membantunya bahwa ia tidak akan segan-segan memberi sanksi serius jika mereka melanggar amanah yang sudah diberikan rakyat. Karena bagi Presiden dan juga para menterinya, mandat sebagai pemerintah adalah kehendak rakyat. Rakyatlah yang harus berdaulat," tegas Frederik. Hal itu tentu sudah nampak terlihat menjelang pelantikan dan penentuan nama-nama menteri-wakil menteri, bahwa Prabowo concern dengan praktik korupsi yang masih dilakukan oleh mereka yang memiliki power.

"Ikannya tentu tidak akan busuk jika terus dijaga agar tetap fresh. Namun, pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana caranya agar ikan ini tetap fresh dan tidak membusuk? Tentu inilah yang dinantikan masyarakat Indonesia ke depan," ungkap Frederik. Kandidat Doktor Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair), Hardjuno Wiwoho, dalam kesempatan lain mengatakan pepatah yang disampaikan Presiden Prabowo itu maknanya sangat relevan dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pepatah itu mengisyaratkan bahwa jika ada kerusakan atau keburukan dalam suatu sistem, terutama dalam hal ini negara, maka kerusakan tersebut sering kali dimulai dari pimpinannya," jelas Hardjuno. Pidato Presiden Prabowo, katanya, secara tidak langsung menyoroti bahwa selama ini masih banyak pemimpin yang belum memberi contoh baik dalam hal integritas dan pemberantasan korupsi. Bahkan, banyak dari mereka yang justru terjerat kasus korupsi itu sendiri.

Sistem yang Lemah

Hardjuno menyatakan bahwa sejarah korupsi di Indonesia telah menunjukkan banyak contoh di mana para pejabat tinggi, termasuk pemimpin di tingkat nasional, terlibat dalam skandal korupsi yang merugikan negara.

"Bukan hanya satu atau dua kasus, tapi kita bisa melihat banyaknya mantan menteri, kepala daerah, hingga pejabat tinggi lainnya yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini menunjukkan bahwa memang ada masalah serius di tingkat pemimpin," tegas Hardjuno. Ia menambahkan bahwa korupsi bukan hanya tentang perilaku individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem dan kurangnya teladan dari pemimpin. "Jika seorang pemimpin tidak bersikap tegas dan berintegritas dalam menegakkan hukum, maka akan merembes ke bawah dan mempengaruhi seluruh aparat negara. Inilah yang dimaksud dengan ikan busuk dari kepala.

Kerusakan di pucuk pimpinan bisa dengan mudah menyebar ke seluruh bagian," jelas Hardjuno. Dia mengakui kalau ada banyak pemimpin yang bersih dan berintegritas. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pemimpin lainnya yang justru memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. "Kita sudah melihat bagaimana banyak pemimpin yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan lingkungannya, bahkan ketika rakyat masih mengalami kesulitan ekonomi.

Hal ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang korup telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan bangsa," kata Hardjuno. Dalam pidatonya, Kepala Negara juga menyinggung pentingnya pejabat negara untuk hidup bersih dan menjadi teladan bagi rakyat. Ajakan itu sangat tepat di tengah situasi di mana masyarakat sering kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin mereka. "Reformasi birokrasi dan penegakan hukum harus dimulai dari pemimpin. Jika pemimpinnya berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap korupsi, maka ini akan menjadi sinyal kuat bagi semua aparat di bawahnya. Sebaliknya, jika pemimpin terlihat lunak atau bahkan terlibat dalam korupsi, maka tidak ada harapan bagi sistem untuk berubah," pungkas Hardjuno.