PDIP: Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan menghasilkan sembilan rekomendasi terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada penutupan Rakernas di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10). Hasto mengungkapkan bahwa partainya menempatkan persoalan pangan sebagai isu ideologis. Pasalnya, Presiden Pertama Indonesia Soekarno berpesan, "Pangan berkaitan dengan mati hidupnya suatu bangsa".

Untuk itu, PDIP memberikan rekomendasi agar ke depan seluruh keanekaragaman dan kekayaan sumber pangan, baik dari darat maupun laut, dapat menjadi salah satu lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia.

Pertama, pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia, meliputi diversifikasi pangan lokal; peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi; konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan.

Kedua, sambung Hasto, Rakernas IV PDIP merekomendasikan agar beberapa hal terkait kebijakan politik kedaulatan pangan untuk diterapkan terlebih dahulu oleh tiga pilar partai di setiap tingkatan dan disertai dengan gerakan mengkonsumsi pangan lokal termasuk 10 makanan pendamping beras seperti henjali, talas, sukun, jagung, sagu, sorgum, pisang, porang, ubi, dan singkong.

"Ketiga, Rakernas IV PDIP mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret beserta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, garam, gula, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, bawang putih dan lainnya," jelas dia.

Rekomendasi keempat terkait pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kemudian, kelima, mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan.

Keenam, mendukung upaya BRIN dalam melakukan pendataan jenis tanaman pangan Indonesia yang saat ini telah mencapai dua juta varietas, dan mendorong pembangunan Pusat Data Pangan Indonesia.

"Ketujuh, Rakernas IV Partai merekomendasikan pemerintah untuk membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan" ucap Hasto.

Kedelapan, merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalihfungsikan bank milik pemerintah menjadi Bank Pertanian guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan.

Kesembilan, menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan.

Program Penghijauan

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti maraknya penebangan pohon di Indonesia, di mana negara lain terutama di Timur Tengah justru berbondong-bondong melakukan penghijauan.

Menurutnya, negara-negara di Timur Tengah itu bisa melakukan penghijauan karena ada daya juang yang kuat. Mereka ingin negaranya menghasilkan penghijauan bagi bumi.

Kondisi ini berbeda dengan Indonesia lantaran menebangi pohon yang sedang bertumbuh. Untuk itu, Presiden Kelima Indonesia itu bertanya apakah tidak malu melakukan penebangan pohon. Padahal, sebuah pohon bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak.