PDIP Beri Sanksi Ke FX Rudyatmo

JAKARTA - DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo karena secara terbuka memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.

Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komaruddin Watubun mengatakan sanksi yang diberikan kepada mantan wali Kota Surakarta tersebut cukup keras karena Rudy merupakan kader senior partai banteng moncong putih itu.

"Setelah dilakukan klarifikasi tadi, Saudara (Rudy) dinyatakan melanggar keputusan kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Seluruh kader tertib, tanpa kecuali. Karena Pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat; karena itu kami jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada Saudara F.X. Rudyatmo. Saya serahkan ini untuk dilaksanakan," kata Komaruddin di Jakarta, Rabu (26/10).

Rudy memenuhi panggilan DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu, untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan dukungannya kepada Ganjar sebagai bakal capres.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Komaruddin mengatakan Rudy, sebagai kader senior, seharusnya sudah memahami tentang kultur kedisiplinan di partai itu.

Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan juga telah memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Ganjar Pranowo yang menyatakan kesiapan dirinya sebagai capres di Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partai seperti rangkaian gerbong kereta api yang memiliki lokomotif.

Rudy diklarifikasi selama hampir 1,5 jam dan pemeriksaan itu merupakan proses yang dapat dibaca sebagai upaya PDI Perjuangan memastikan seluruh kader tetap berada di rel.

Rudy menyatakan menerima sanksi keras yang diberikan oleh DPP PDI Perjuangan kepadanya. "Yang pertama, tentunya matur nuwun, terima kasih, atas konsolidasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh DPP partai, Pak Sekjen dan dewan kehormatan partai. Pada prinsipnya, saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip sikap dan komitmen terhadap ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Sehingga, dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir itu, pun saya terima dengan penuh tanggung jawab," kata Rudy.

Terkait dengan tugas-tugasnya ke depan, Rudy mengatakan dia akan berkomitmen dalam pemenangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Dua Kelompok

Sementara itu, pengamat politik dari lembaga Komite Pemantau Legeslatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, mengatakan, secara simbolik formalistik sesungguhnya sosok pasangan calon presiden dan wakilnya dari kalangan nasionalis dan religius masih memiliki peluang besar pada Pemilihan Presiden 2024.

"Setidaknya itu tercermin dari institusi parpol yang ada sekarang bisa kita petakan pada dua kelompok yakni partai nasionalis dan religius yang membawa simbol keagamaan," kata dia, saat dikonfirmasi di Makassar, Rabu.

Hanya saja. lanjut dia, dalam praktik perjuangan politiknya sudah mencair dan hampir sama, tanpa memperlihatkan identitas yang kuat, bahkan sekarang ini Parpol dianggap ideloginya sudah jauh bergeser ke pragmatis elektoral.

Sementara di sisi lain, cukup disayangkan karena peminat capres dari parpol yang garis ideologi perjuangannya oleh publik diragukan. Fenomena lainnya, lanjur dia, para elit secara sadar sengaja memelihara isu nasionalis religius saat Pemilu, semata-mata untuk elektoral saja.

Padahal sejatinya rekrutmen kandidat capres oleh partai harus dipertanggungjawabkan kepada publik, karena standar integritasnya, kapasitasnya, dan bukan karena ada jaminan sokongan pemodal.