PBB Skors Rusia dari Keanggotaan Dewan HAM, Moskow Langsung Putuskan Berhenti

PBB - Majelis Umum PBB pada Kamis (7/4) menskors Rusia dari Dewan HAM PBB atas laporan "kekerasan berat dan sistematik serta pelanggaran HAM" di Ukraina, mendorong Moskow untuk mengumumkan keluar dari lembaga itu.

Channel News Asia melaporkan, Jumat (8/4), sebanyak 93 negara yang dipimpin AS mendukung Rusia diskors, sementara 24 negara tidak setuju, dan 58 negara abstain. Dua pertiga dari 193 anggota Majelis Umum yang memberikan suaranya di New York - abstain tidak dihitung - merasa perlu menskors Rusia dari keanggotaan Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara.

Berbicara setelah pemungutan suara, Wakil Dubes Rusia untuk PBB Gennady Kuzmin mendeskripsikan pergerakan tersebut sebagai "langkah politis dan tidak sah" , kemudian mengumumkan bahwa Rusia telah memutuskan untuk berhenti dari Dewan HAM.

"Anda tidak perlu menyerahkan pengunduran diri setelah anda dipecat," kata Dubes Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya kepada wartawan.

Rusia berada di tahun kedua dari periode tiga tahun keanggotaannya di Dewan HAM. Di bawah resolusi yang dikeluarkan Kamis, Majelis Umum bisa saja menghentikan penangguhan keanggotaan Rusia. Namun hal itu tidak dapat terjadi saat ini karena Rusia telah berhenti dari Dewan, seperti yang pernah dilakukan AS pada 2018 karena sikap bias Dewan terhadap Israel dan tidak adanya reformasi dalam lembaga tersebut.

AS bergabung kembali di Dewan HAM, tahun lalu. Penangguhan semacam itu jarang terjadi. Libya pernah diskors pada 2011 karena kekerasan yang dilakukan pasukan setia pemimpin Muammar Gaddafi terhadap pengunjuk rasa.

Dubes AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan PBB mengirimkan "pesan yang jelas bahwa penderitaan korban dan penyintas tidak akan diabaikan."

"Kami menjamin pelaku pelanggaran HAM tidak akan diizinkan menduduki posisi pemimpin di Dewan HAM PBB," katanya dalam pidatonya di Majelis Umum, Kamis (7/4).

Dewan HAM tidak membuat keputusan mengikat secara hukum. Keputusan-keputusannya memberikan pesan politik yang penting, namun demikian, Dewan dapat memberikan kuasa investigasi. Bulan lalu, Dewan membuka investigasi atas dugaan pelanggaran HAM, termasuk kemungkinan kejahatan perang di Ukraina.

Resolusi yang dikeluarkan pada Kamis merupakan yang ketiga yang disuarakan ke-193 anggota Majelis Umum sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Dua resolusi sebelumnya mengutuk Rusia disuarakan oleh 141 dan 140 negara pendukung.

Sekutu Rusia, Tiongkok menentang resolusi yang dikeluarkan Kamis kemarin. Setelah abstain pada dua resolusi sebelumnya.

"Tindakan gegabah semacam itu di Majelis Umum, yang memaksa negara-negara untuk memilih, akan memperburuk perpecahan di antara negara anggota dan meningkatkan konfrontasi antara pihak-pihak yang terlibat - seperti menyiram minyak ke dalam api," kata Dubes Tiongkok untuk PBB Zhang Jun sebelum pemungutan suara.

Majelis Umum pada Kamis menyatakan kekhawatiran mendalam pada krisis kemanusiaan dan HAM di Ukraina, khususnya pada laporan pelanggaran HAM yang dilakukan Rusia.

Rusia mengatakan pihaknya melakukan operasi militer khusus untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina dan menolak disebut menyerang warga sipil. Ukraina dan sekutunya mengatakan Moskow menginvasi tanpa provokasi.

Rusia telah memperingatkan negara-negara yang memberikan suara setuju atau abstain di Majelis Umum akan dipandang sebagai "gestur tidak bersahabat" dengan konsekuensi pada hubungan bilateral, bunyi sebuah catatan yang dilihat Reuters.