PBB: Situasi Kemanusiaan Kian Memburuk

KHARTOUM - Pertempuran sengit kembali terjadi pada Senin (1/5) antara tentara dan paramiliter Sudan meskipun ada perpanjangan resmi gencatan senjata. Kemelut itu terjadi setelah PBB memperingatkan bahwa situasi kemanusiaan di Sudan kini sudah mencapai titik puncak.

Lebih dari 500 orang tewas sejak pertempuran meletus pada 15 April antara tentara yang pemimpinde factoSudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dengan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin Jenderal Mohamed Hamdan Daglo.

Dilaporkan bahwa jutaan orang Sudan di sekitar ibu kota sejak pertempuran meletus tetap bersembunyi di rumah mereka dengan persediaan makanan, air, dan listrik, yang semakin menipis karena pesawat tempur terus melakukan serangan bom yang ditanggapi oleh tembakan senjata antipesawat oleh pasukan di darat.

"Pesawat tempur terbang di atas Khartoum selatan dan senjata antipesawat ditembakkan," kata seorang warga.

Pasukan Burhan dan Daglo sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata yang diperpanjang, namun masing-masing pihak berulang kali menyalahkan pihak lain atas pelanggaran gencatan senjata yang sering terjadi.

Situasi ini telah membuat kelompok bantuan asing terpaksa menghentikan semua operasi bantuannya bagi jutaan orang Sudan terjebak di negara itu.

Pejabat tinggi kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, pada Minggu (30/4) mengatakan upaya bagi memberikan bantuan kepada jutaan orang kian sulit.

"Situasi kemanusiaan mencapai titik puncaknya," kata Griffiths. "Barang-barang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat menjadi hal yang langka di pusat kota yang paling terpukul, terutama di Khartoum," imbuh dia.

Sementara itu badan pengungsi PBB melaporkan bahwa sekitar 50.000 orang telah melarikan diri dari konflik yang berkecamuk, mencari perlindungan di negara-negara tetangga termasuk Chad, Mesir, dan Republik Afrika Tengah.

Pertempuran itu juga memicu eksodus massal orang asing dan staf internasional, dengan negara-negara di dunia melancarkan evakuasi darurat melalui jalur darat, laut, dan udara. Terdapat kekhawatiran bahwa eksodus massal itu akan makin memperburuk krisis kemanusiaan.

Program Pangan Dunia PBB telah memperingatkan kemelut di Sudan itu dapat menjerumuskan jutaan orang lagi ke dalam kelaparan di negara tersebut.

Pindahkan KBRI

Terkait terjadinya kemelut di Sudan, Kementerian Luar Negeri Indonesia melaporkan bahwa kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Khartoum telah dipindahkan untuk sementara waktu dari Khartoum ke Port Sudan demi alasan keamanan dan keselamatan para diplomat RI.

Direktur Jenderal Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Andy Rachmianto, saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/5) menyampaikan bahwa kantor KBRI Khartoum dipindah sampai situasi di Sudan kondusif.

"Untuk sementara, KBRI Khartoum berkantor di Port Sudan untuk beberapa waktu sampai situasi kondusif. Jadi, (KBRI) tidak tutup, tetap buka, tetapi berkantor di Port Sudan, karena situasi di Khartoum yang belum memungkinkan bagi kami untuk melanjutkan kerja-kerja," kata Andy.

Pejabat Kementerian Luar Negeri itu menambahkan Dubes RI untuk Sudan Sunarko beserta sejumlah diplomat dan staf lokal juga masih siaga dan bertugas di KBRI untuk melayani kebutuhan warga negara Indonesia di Sudan. AFP/Ant/I-1