Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

PBB Setujui Misi Keamanan Multinasional di Haiti

Foto : Bloomberg

DK PBB pada Senin (2/10) menyetujui misi yang dipimpin Kenya yang bertujuan membawa stabilitas ke Haiti.

A   A   A   Pengaturan Font

PBB - Dewan Keamanan PBB pada Senin (2/10) menyetujui misi yang dipimpin Kenya yang bertujuan membawa stabilitas ke Haiti. Persetujuan itu dikeluarkan setelah setahun para pemimpin di negara yang dilanda kekerasan itu pertama kali memohon bantuan.

Negara termiskin di Belahan Barat ini sedang terpuruk, geng-geng bersenjata mengambil alih wilayah negara tersebut dan melancarkan kekerasan brutal, sistem perekonomian dan kesehatan masyarakat yang juga terpuruk.

Perdana Menteri Haiti Ariel Henry dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sejak akhir 2022 menyerukan dukungan internasional untuk mendukung angkatan kepolisian yang baru, namun sebagian besar komunitas global sudah letih karena kegagalan intervensi sebelumnya di Haiti.

Resolusi hari Senin itu disahkan dengan 13 suara mendukung, sementara Tiongkok dan Rusia abstain. Hal ini dipuji oleh Menteri Luar Negeri Haiti Jean Victor Geneus karena membawa "secercah harapan bagi orang-orang yang sudah terlalu lama menderita akibat situasi politik, sosial-ekonomi, keamanan dan kemanusiaan yang sulit."

Sebuah terobosan terjadi pada bulan Juli, ketika Kenya secara sukarela memimpin pasukan tersebut dan mengirimkan 1.000 personel.

Resolusi tersebut menyerukan pengerahan "misi dukungan keamanan multinasional" -- yang bukan secara resmi merupakan pasukan PBB -- dengan "negara pemimpin" yang berkoordinasi dengan pemerintah Haiti.

Misi ini awalnya disetujui untuk satu tahun, dengan peninjauan setelah sembilan bulan.

Pasukan tersebut bertujuan memberikan "dukungan operasional kepada Kepolisian Nasional Haiti, termasuk membangun kapasitasnya melalui perencanaan dan pelaksanaan operasi dukungan keamanan bersama," kata resolusi tersebut.

Misi ini juga bertujuan menciptakan kondisi untuk menyelenggarakan pemilu, yang belum pernah dilakukan di Haiti sejak 2016.

Guterres dalam laporannya baru-baru ini mengatakan situasi keamanan di Haiti semakin memburuk, jumlah anggota geng lebih banyak dan persenjataan yang lebih baik dibandingkan polisi.

Hampir 2.800 pembunuhan tercatat di Haiti antara Oktober 2022 dan Juni 2023, korban tewas termasuk 80 anak di bawah umur, kata laporan PBB.

Mengatasi Kekhawatiran Tiongkok

Amerika Serikat telah menganjurkan kekuatan multinasional. Pada Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan Kongres untuk memberikan bantuan luar negeri sebesar 100 juta dolar, dan Pentagon siap menyediakan hingga 100 juta dolar untuk memungkinkan dukungan.

Namun Presiden Joe Biden telah menegaskan dia tidak akan membahayakan pasukan Amerika.

Pada Senin, Gedung Putih menyampaikan "rasa terima kasihnya" kepada Kenya karena telah mengambil alih kepemimpinan pasukan tersebut, dan kepada negara-negara seperti Jamaika, Bahama, dan Antigua karena telah menambah tenaga kerja.

"Sekarang penting bagi kita untuk fokus membuat kemajuan dalam memobilisasi dukungan internasional yang diperlukan untuk melaksanakan misi ini," kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan.

Agar resolusi tersebut dapat disahkan, Tiongkok harus memilih untuk tidak menerapkan hak vetonya. Haiti adalah salah satu dari sedikit negara yang mengakui Taiwan yang diklaim oleh Beijing.

Tiongkok, menjelang pertemuan Dewan Keamanan, menyuarakan keraguannya dan menuding Amerika Serikat, menyoroti peran senjata dari Florida memperburuk kekerasan.

Di bawah tekanan dari Beijing, resolusi tersebut memperluas embargo terhadap senjata ringan dan amunisi.

Utusan Beijing untuk PBB, Zhang Jun, memperjelas bahwa Tiongkok masih skeptis. Ia menyatakan pada Senin, "tanpa adanya pemerintahan yang sah, efektif dan akuntabel, dukungan eksternal apa pun tidak akan mempunyai dampak yang bertahan lama."

Resolusi tersebut tidak merinci ukuran misi tersebut, meskipun diskusi berkisar pada kekuatan sekitar 2.000 personel.

Resolusi tersebut juga menyerukan misi dukungan untuk "mengadopsi pengelolaan air limbah yang tepat."

Pasukan penjaga perdamaian PBB di Haiti yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2017 membawa penyakit kolera ke negara tersebut, memicu epidemi yang menewaskan lebih dari 10.000 orang.

Pengalaman tersebut semakin memicu pesimisme yang lebih besar di Haiti terhadap intervensi dan berkontribusi terhadap perlawanan terhadap kekuatan lain di bawah bendera PBB.


Redaktur : Lili Lestari
Penulis : AFP

Komentar

Komentar
()

Top