PBB Peringatkan HAM di Afghanistan dalam Kondisi "Kolaps"

"Selama dua tahun terakhir telah terjadi erosi sistematis pada hukum dan institusi yang pernah memberikan perlindungan HAM. Hukum tersebut kini dibuat melalui dekret ketimbang proses konsultatif. Hukum perlindungan perempuan dari kekerasan dan pembentukan lingkungan yang mendukung untuk media telah ditangguhkan," kata dia.

"Komisi HAM Independen Afghanistan tidak ada lagi. Hukuman fisik dan eksekusi publik kembali terjadi dan masih terdapat laporan pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang. Ini semua diperparah dengan kurangnya pertanggungjawaban dari pelaku pelanggaran HAM," ungkapnya.

Turk mendesak komunitas internasional untuk tidak meninggalkan rakyat Afghanistan, serta menggarisbawahi bahwa negara tersebut menghadapi krisis HAM di urutan teratas.

Dia mengajak negara-negara untuk proaktif membantu mengatasi tantangan yang dihadapi Afghanistan.

Turk juga meminta wewenang de facto untuk secara fundamental dapat mengembalikan Afganistan ke tatanan internasional dengan menghormati kewajiban HAM internasional secara penuh.