PBB Diminta Terapkan Embargo Senjata

NEW YORK - Sekitar 200 organisasi non-pemerintah termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, pada Rabu (5/5) menyerukan pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar menerapkan embargo senjata pada junta militer di Myanmar.

Seruan itu dilontarkan walau ada penolakan pemberian sanksi dari Tiongkok dan Russia, dua negara pemegang hak veto di DK PBB, terhadap Myanmar setelah negara yang dulu bernama Burma itu dilanda krisis selama berapa bulan lamanya.

"Tidak ada pemerintah yang boleh menjual satu peluru pun kepada junta yang berkuasa di Myanmar sejak 1 Februari lewat kudeta,'' demikian bunyi pernyataan bersama organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil dari seluruh dunia.

"Menerapkan embargo senjata global terhadap Myanmar adalah langkah minimum yang perlu diambil Dewan Keamanan PBB sebagai respons terhadap kekerasan militer yang meningkat," lanjut pernyataan bersama tersebut.

Sejak junta mengambil alih kekuasaan dengan menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, beberapa kelompok gagal menyerukan embargo senjata.
Halaman Selanjutnya....