Partisipasi Pemilih Diyakini Naik

JAKARTA - Desain Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang serentak antara legislatif dengan presiden diyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU), berpotensi mendongkrak partisipasi pemilih yang pada tahun 2014 hanya mencapai 75,11 persen. Komisioner KPU, Hasyim Asyari, optimis partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 meningkat dari Pemilu sebelumnya.

"Saya meyakini bahwa partisipasi pemilih berpotensi untuk meningkat. Partisipasi dalam hal pemilih hadir dalam pemilu itu yang meningkat," ujarnya saat diskusi media 'Tingkat Pengetahuan Pemilih Pemula Mengenai Pelaksanaan Pemilu dan Medium Kampanyedi Media Center KPU, Jakarta, Jumat (11/1).

Menurutnya, desain Pemilu yang serentak akan merangsang segala elemen pendukung Pemilu untuk mengerahkan segala macam cara supaya sumber daya yang dimilikinya dapat mendorong pemilih untuk hadir memilih pihaknya pada saat pemungutan suara. Selain itu, pemungutan suara yang dilakukan pada hari yang diliburkan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Jadi, untuk desain kepemiluan serentak ini kan artinya pada hari yang sama di seluruh wilayah Indonesia dan itu diliburkan, karena UU menentukan pemungutan suara itu dilakukan pada hari libur. (Walaupun) 17 April 2019 itu hari Rabu, bukan hari libur. Jadi maksudnya, semua diliburkan dan seluruh rakyat Indonesia potensial untuk hadir itu cukup tinggi," paparnya.

Kemudian, dengan target partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang mencapai 77,5 persen, Hasyim mengatakan pihaknya memiliki tugas besar, yaitu tanggung jawab bagaimana pemilih dapat hadir pada angka partisipasi yang sudah ditentukan oleh KPU. Ia mengatakan pihaknya tengah melakukan riset dalam rangka mewujudkan target tersebut.

"KPU ini sedang mengumpulkan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh media yang sering melakukan riset atau survei, dan juga lembaga-lembaga survei tentang pengetahuan masyarakat tentang Pemilu," ucapnya. Setelah dilakukan riset, lanjut Hasyim, pihaknya akan menentukan media yang lebih favorit dan diandalkan masyarakat untuk mengetahui informasi Pemilu.

Selebihnya berdasarkan hasil riset, KPU akan memprioritaskan daerah yang masyarakatnya masih dianggap rendah mengenai pengetahuan tentang Pemilu.

Suara Tidak Sah

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengatakan bahwa KPU harus memperhatikan antisipasi suara yag tidak sah, di samping melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. "Suara tidak sah pada Pemilihan Legislatif 2014, mencapai 10,31 persen, itu angka yang cukup tinggi.

Total suara yang tidak sah pada Pileg 2014 mencapai 14,3 juta suara," katanya. August mengatakan, surat suara yang tidak sah pada Pemilihan Legislatif dimungkinkan karena jumlah calon legislatif yang terlalu banyak, sehingga banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi mengenai Pemilihan Legislatif.

Kemudian, Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH), Dian Permata, mengingatkan KPU untuk menggarap Pemilih potensial yang berasal dari kalangan pemuda, khususnya mahasiswa. Menurut survei yang dilakukan pihaknya, sekitar 80 persen mahasiswa akan menggunakan hak pilihnya. "80 persen mahasiswa mau menggunakan hak pilihnya. Tinggal bagaimana KPU meningkatkan kinerjanya," pungkasnya.

tri/AR-3