Partai Sayap Kiri Prancis Ajukan Langkah Pemakzulan Presiden Macron

MOSKWA - Partai sayap kiri Prancis, France Unbowed, pada hari Sabtu (31/8), mengajukan langkah untuk memakzulkan Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah sang Kepala Negara menolak pencalonan Lucie Castets dari koalisi sayap kiri sebagai perdana menteri.

"Rancangan resolusi untuk memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Republik, sesuai dengan Pasal 68 Konstitusi, telah dikirim ke para anggota Parlemen hari ini untuk ditandatangani bersama," ujar Mathilde Panot, pemimpin fraksi France Unbowed di parlemen, pada X.

Seperti dikutip dari Antara, France Unbowed mengecam Macron karena menolak pilihan partai itu untuk jabatan perdana menteri meskipun koalisi sayap kiri memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen pada Juli.

Berdasarkan Pasal 68, presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya jika terjadi pelanggaran tugas yang jelas-jelas tidak sesuai dengan pelaksanaan mandat presiden.

France Unbowed memiliki cukup kursi untuk memulai prosedur tersebut, tetapi untuk menggolkannya diperlukan persetujuan dua pertiga mayoritas di kedua majelis parlemen.

Tanpa Mayoritas

Macron pada Agustus bertemu dengan fraksi-fraksi di parlemen serta para pemimpin partai dalam upaya untuk menegosiasikan pemerintahan baru setelah pemilu menghasilkan parlemen tanpa kelompok yang meraih suara mayoritas.

Presiden Prancis itu mengesampingkan New Popular Front, koalisi sayap kiri yang memperoleh 182 dari 577 kursi parlemen, dari pembicaraan itu dengan alasan kekhawatiran mengenai stabilitas institusional.

Macron sebelumnya mengumumkan niatnya untuk segera mengangkat perdana menteri baru, kata pemimpin Partai Sosialis, Olivier Faure, setelah pertemuan antara perwakilan partai-partai kiri dan presiden Prancis.

"Dia tidak menyebutkan tanggal yang pasti, tetapi mengatakan bahwa itu akan terjadi segera," kata Faure kepada wartawan.

Macron mengakui stabilitas politik negara di masa depan tidak akan berasal dari sekadar melanjutkan kebijakan saat ini. Presiden menyatakan semua kekuatan politik yang bersatu melawan kekuatan sayap kanan selama pemilihan parlemen berhak untuk memerintah dan menerapkan perubahan politik.

Marine Tondelier, pemimpin Partai Hijau yang mewakili blok kiri, mendesak Macron untuk memutuskan kandidat perdana menteri paling lambat 26 Agustus, tenggat waktu untuk negosiasi yang sedang berlangsung dengan perwakilan partai dan fraksi parlemen.

Macron mengadakan pembicaraan dengan fraksi-fraksi parlemen dan pemimpin partai untuk membahas pembentukan pemerintahan baru, proses yang diperumit oleh hasil pemilihan anggota parlemen pada Juli di mana tidak ada partai yang memperoleh mayoritas mutlak.

Blok New Popular Front yang berhaluan kiri serta memperoleh kursi terbanyak, telah mencalonkan Lucie Castets, seorang pejabat keuangan senior di Kantor Wali Kota Paris, sebagai pilihan mereka untuk posisi perdana menteri.

Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di La Tribune, pemimpin Partai sayap kiri Prancis, Jean-Luc Mélenchon, koordinator partai Manuel Bompard, dan Presiden Kelompok Deputi LFI Mathilde Panot mengkritik Macron karena mengabaikan konsekuensi politik dari pemilihan umum dadakan pada 9 Juni, di mana ia sekali lagi kalah dalam pemilihan Parlemen Eropa.

Partai tersebut menuduh Macron melakukan kudeta terhadap demokrasi dengan mengabaikan kandidat Front Populer Baru (NFP) untuk perdana menteri, yang memenangkan pemilu.

Partai sayap kiri Prancis mengutip Pasal 68 Konstitusi Prancis, yang membahas pemakzulan presiden, sebagai dasar ancaman mereka. Namun, Partai Sosialis, partai terbesar kedua dalam NFP, tidak mendukung pendekatan Partai sayap kiri Prancis.

Sekretaris Olivier Faure menyatakan di X bahwa ancaman tersebut tidak mencerminkan pandangan semua partai dalam NFP dan berpendapat pemakzulan tidak dapat dilaksanakan.

Ia menyarankan mosi tidak percaya akan menjadi respons yang lebih tepat terhadap penunjukan perdana menteri oleh Macron.

Aktivitas politik di Prancis sebagian besar dihentikan pada akhir Juli karena Olimpiade. Setelah berminggu-minggu perjuangan internal, aliansi kiri NFP mengusulkan Lucie Castets sebagai perdana menteri berikutnya pada 23 Juli.