Partai Pendukung Pemerintah Unggul di DKI

JAKARTA - Sepuluh partai politik peserta Pemilu 2019 dipastikan lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI dengan metode hitung suara Sainte Lague, PDI Perjuangan memperoleh kursi terbanyak, sebanyak 25 dari total 106 kursi. PDIP meraih 1.336.324 suara (22,7 persen) dari 10 daerah pemilihan (dapil) di DKI. Jumlah kursi PDIP merosot tiga dibandingkan periode 2014-2019 yang sebanyak 28 kursi.

Peraih kursi terbanyak kedua adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 19 kursi. Gerindra memperoleh 935.793 suara atau 15,9 persen.

Di posisi ketiga, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapat 16 kursi. PKS mendulang 917.005 suara atau 15,5 persen. Perolehan kursi partai ini juga melonjak lima dari semula 11 pada periode 2014-2019.

Demokrat berada di posisi kelima setelah pendatang baru, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Demokrat memperoleh 386.434 suara (6,6 persen), sedangkan PSI 404.508 suara (6,9 persen).

Peraih kursi terbanyak kelima di DPRD DKI adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan sembilan kursi lalu disusul PSI (delapan kursi), Partai NasDem (tujuh kursi), dan Partai Golkar (enam kursi).

Kemudian, dua partai terbawah adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB (lima kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan yang pada periode 2014-2019 mendapatkan 10 kursi di DPRD DKI, kini cuma mendapat satu kursi.

Dengan adanya raihan suara dan perolehan kursi tersebut bisa dipastikan peta pemerintahan di provinsi DKI Jakarta akan berubah. DPRD DKI yang dikuasai oleh mayoritas partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tentunya akan lebih kritis pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang nota bene hasil pilihan partai oposisi.

Partai pendukung pemerintah PDIP, PSI, Nasdem, PKB, Golkar dan PPP setidaknya meraih kursi mayoritas di DPRD DKI sebanyak 54 kursi. Sedangkan partai oposisi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN memperoleh 52 kursi. Dari hitungan jumlah kursi saja partai pemerintah sudah unggul, apalagi kalau koalisi oposisi bergeser dengan hilangnya Demokrat dan PAN yang merapat ke koalisi pemerintahan.

Namun politik bukan sekedar angka. Keakraban Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu belakangan juga patut diperhitungkan. Hal ini menimbulkan tanda tanya, padahal sebelumnya kedua orang ini selalu beradu argumen.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebutkan bahwa keduanya semakin mesra terutama saat penetapan tarif MRT Jakarta. Hal ini menurut Trubus menuai kontroversi dari berbagai kalangan.

Trubus melihat keakraban ini karena rusaknya hubungan Anies dengan Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik, yang tidak setuju atas tarif yang disetujui.

"Kelihatannya ada hubungannya yang retak antara Pak Anies dengan Gerindra, terutama dengan Pak Taufik," ungkap Trubus. Trubus juga menduga bahwa hubungan Anies dan Taufik sudah rusak sejak persoalan proses cawagub DKI Jakarta yang tidak kunjung selesai. Hal ini membuat Anies selalu berbeda pandangan dengan Taufik. jon/P-6