Partai Oposisi yang Dibubarkan Bertekad Bentuk Parpol Baru

Tak Menentang Monarki

Keputusan MFP tersebut diambil enam bulan setelah pengadilan yang sama memerintahkan MFP untuk membatalkan rencananya untuk mereformasi undang-undang tentang penghinaan terhadap kerajaan, dan memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional dan sama saja dengan merusak sistem pemerintahan dengan raja sebagai kepala negara.

Dalam keputusan dengan suara bulat yang mengutip keputusan pengadilan pada Januari, para hakim mengatakan MFP telah menggunakan alasan monarki secara tidak patut untuk mendapatkan keuntungan pemilu, sehingga menempatkan istana dalam konflik dengan rakyat.

"Oleh karena itu, tindakan terdakwa merupakan tindakan yang mungkin bertentangan dengan sistem demokrasi dengan raja sebagai kepala negara," kata hakim dalam putusan tersebut.
Halaman Selanjutnya....