Parah Juga Nih! Investasi Bidang Menerba Melambat Karena Faktor Perizinan

"Dari hasil uji petik kami (Kantor Staf Presiden), masih ada laporan pelaku usaha kesulitan mengurus IUP," kata dia.

Atas temuan itu, kata Albertien, Kantor Staf Presiden menekankan perlunya sosialisasi yang lebih gencar mengenai regulasi perizinan berusaha yang baru, baik saat pendaftaran awal di Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) maupun perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB UMKU).

Selain itu, kata dia, pemerintah pusat dan daerah juga perlu lebih meningkatkan kesiapan teknis berupa pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan aturan terbaru, kesesuaian peta wilayah terkait dengan pertambangan antara pemerintah provinsi dan pusat, serta integrasi OSS di BKPM dengan sistem di Kementerian ESDM yang dapat diakses pemerintah daerah dan pelaku usaha.

"Pemda juga harus mengevaluasi ketersediaan dan kesiapan SDM terkait dengan layanan OSS," ujar Albertien.