Paradiplomasi, Bagaimana Pemda Berperan sebagai Aktor Diplomasi Internasional

Bisa juga dengan melakukan kolaborasi yang lebih nyata dan bersifat mengikat (binding) untuk meningkatkan kerja sama ekonomi lintas batas. Ini biasanya dilakukan oleh daerah-daerah perbatasan.

Contohnya seperti yang dilakukan oleh negara bagian New York, AS, dengan Quebec, Kanada, dan Kalimantan Barat, Indonesia, dengan Sarawak, Malaysia.

Di Indonesia, paradiplomasi muncul sebagai produk desentralisasi atau otonomi daerah yang memberdayakan pemerintah daerah dan memberi mereka kewenangan untuk terlibat dalam hubungan internasional.

Prinsip hubungan luar negeri pemerintah ini secara tidak langsung telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) RI Nomor 3 Tahun 2019. Adapun prinsip tersebut perlu dilakukan demi kepentingan nasional dengan prinsip bebas-aktif, berdasarkan kebiasaan internasional dan peraturan perundang-undangan, serta berkonsultasi kepada kementerian luar negeri terkait dengan hubungan luar negeri yang a: kan dilaksanakan untuk mendapatkan pertimbangan yuridis dan politis.

Namun, perlu ditekankan bahwa pemerintah daerah tidak serta merta dapat menjadi aktor utama dalam diplomasi. Beberapa alasannya adalah karena mereka tidak memiliki kedaulatan penuh, batas yurisdiksinya terbatas secara lokal, secara hierarki berada di bawah pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki banyak pekerjaan rumah untuk pembangunan lokal dan jangka pendek di wilayah mereka masing-masing.
Halaman Selanjutnya....