Papua Nugini Berpotensi Masuk Jebakan Utang Tiongkok

PORT MORESBY - Papua Nugini mengajukan pinjaman ke Tiongkok untuk membayarkan utang negara tersebut senilai 7,8 miliar dollar AS. Permintaan pinjaman baru itu bakal membuat marah Australia dan Amerika Serikat karena Papua Nugini memberikan peluang kepada Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya di negara-negara Asia Pasifik.

Tiongkok saat ini memang tengah memperkuat hubungannya dengan Papua Nugini, termasuk 20 negara-negara lainnya di Asia Pasifik, dengan menawarkan pinjaman untuk infrastruktur. Penawaran pinjaman dari Tiongkok itu membuat pesona AS dan Australia di Asia Pasifik semakin luntur.

Permintaan pinjaman Papua Nugini tersebut juga menandakan adanya perubahan signifikan dalam politik regional dan loyalitas Papua Nugini. Selama ini, Australia adalah negara donor terbesar dan sekutu utama Papua Nugini. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Tiongkok dan Papua Nugini makin erat. Dua minggu lalu, atas undangan Perdana Menteri Scott Morrison, Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, berkunjung ke Australia untuk pertama kali sejak dia menjabat.

Marape mengatakan Papua Nugini ingin menghentikan hubungan donor-bantuan dengan Australia dalam waktu sepuluh tahun, dan melangkah bersama sebagai pemimpin di wilayah Asia Pasifik.

Namun pada Selasa (6/8), setelah dia bertemu dengan Duta Besar Tiongkok untuk Papua Nugini, Xue Bing, di Port Moresby. Marape minta agar Beijing menutup utangnya pada Australia sebesar 11,5 miliar dollar Australia atau sekitar 7,8 miliar dollar AS. Besar utang Papua Nugini itu adalah sekitar 32,8 persen dari PDB negara itu.

Marape mengakui dirinya meminta Tiongkok membantunya membiayai kembali utang senilai 27 miliar kina Papua Nugini dalam pertemuan di Port Moresby itu. "Surat resmi atas permintaan (pinjaman) ini akan diteruskan ke duta besar untuk disampaikan ke Tiongkok," ujar Marape, Rabu (7/8).

Sekarang muncul kekhawatiran bahwa tingkat utang yang demikian besar, dan potensi agunan yang dibutuhkan Beijing dapat membawa Papua Nugini ke dalam perangkap utang, seperti yang terjadi pada Sri Lanka. Negara itu akhirnya terpaksa setuju untuk menyerahkan sebuah pelabuhan ke Tiongkok, jika tidak mampu membayar pinjaman.

Tiongkok saat ini sering dituding melancarkan diplomasi "jebakan utang" dengan membagi-bagikan pinjaman, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur, yang tidak akan mampu dibayar oleh negara-negara miskin.

Direktur Program Lowy Institute Pacific Jonathan Pryke juga menilai permintaan pembiayaan Marape ke Tiongkok itu akan membuat marah Australia dan AS.

"Jika Tiongkok merestrukturisasi semua utang Papua Nugini, mereka akan menjadi kreditur tunggal terbesar bagi Papua Nugini. Tidak ada tanda Tiongkok akan melakukan itu, tetapi jika mereka melakukannya, saya harap alasannya kuat untuk kepentingan banyak pihak," kata Pryke.SCMP/SB/P-4