Pansus Langgar Konstitusi, Anggota Dewan Bisa Terancam Pidana

Sementara sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pemilih Lampung (KRPL), melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Provinsi Lampung, Jumat, untuk menolak pembentukan Pansus oleh DPRD setempat terkait dugaan politik uang pada Pilgub Lampung.

Koordinator lapangan aksi demo tersebut, Indra Bangsawan dalam orasinya mengatakan, pembentukan pansus dugaan pidana Pilgub Lampung terkesan dipaksakan dan tidak sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Koordinator Barisan Rakyat Peduli Lampung, Ica Novita, mengatakan, aksi bersama ke Kantor KPU dan Bawaslu Lampung merupakan dorongan agar penyelenggara Pilkada ini bekerja sesuai konstitusi dan rakyat Lampung tidak terpancing atas wacana gaduh yang berasal dari isu politik yang tak jelas kebenarannya.

"Jangan ada aksi yang hanya memojokan institusi yang resmi dan bekerja maksimal demi terciptanya Pilkada Lampung yang lebih baik," kata Novita. Sedangkan kuasa hukum pasangan calon Gubernur Lampung dan calon Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia (Nunik), Andi Syafrani menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir sudah muncul dimedia bahwa laporan pelapor sudah banyak dinyatakan tidak memenuhi unsur oleh panwas wilayah setempat.
Halaman Selanjutnya....