Pansus Haji Jangan Berdasar Kepentingan Politik

JAKARTA - Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes) Zaenul Ula, menekankan, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji jangan berdasarkan kepentingan politik. Menurutnya, harus ada pembelajaran kepada publik dengan mendasarkan pembentukan pansus pada urgensi.

"Ini tidak baik untuk pembelajaran politik ke publik. Karena pembentukan Pansus Angket harusnya didasarkan kepada urgensi, bukan kepentingan politik sesaat," ujar Zaenul, dalam keterangannya kepada awak media, di Jakarta, Rabu (10/7).

Dia menilai, aroma politik terasa kental mewarnai putusan Rapat Paripurna Pengesahan Pembentukan Pansus Angket Haji pada Selasa (9/7) lalu. Salah satunya karena proses pelaksanaan Ibadah Haji 2024 secara resmi baru selesai pada 23 Juli 2024 mendatang.

Zaenul menambahkan, prosedur pembentukan Pansus Angket Haji terkesan buru-buru. Menurutnya, proses pengusulan tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan terkait jumlah pengusul dan tidak melalui Badan Perumus serta pandangan fraksi-fraksi.

"Evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelaksanaan ibadah haji itu boleh-boleh saja, apalagi untuk perbaikan, sangat baik. Tapi tetap harus dengan cara yang baik dan benar juga prosesnya," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....