Panglima TNI: Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga

"Ini sangat penting karena para komandan tahunya hanya melaksanakan operasi dan latihan, memimpin anggota, tapi tidak memahami tentang bagaimana proses hukum ketika prajurit melakukan pelanggaran hukum. Bagaimana Ankum sebagai Perwira Pemutus Perkara (Papera) menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajuritnya", ungkap Panglima TNI.

Pengarahan dilaksanakan dengan menggunakan metode daring dan luring sehingga dapat diikuti oleh seluruh penegak hukum sampai yang bertugas di wilayah perbatasan, dan diikuti oleh sekitar 450 personel.

Disamping itu pengarahan ini juga dihadiri oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Irjen TNI Letjen TNI Bambang Suswantono, para Asisten Panglima TNI, Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Harfendi, Danpuspom TNI Laksda TNI Edwin, dan Kapuspen TNI Lakasda TNI Julius Widjojono.

Pengarahan Panglima TNI ini diprakarsai oleh Babinkum TNI sebagai upaya pelaksanaan penegakkan hukum di lingkungan TNI. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa penegakan hukum di lingkungan TNI bukan hanya semata-mata tugas dari Babinkum TNI atau Aparat Penegak Hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif dari masing-masing satuan.

Dalam kegiatan tersebut bertempat di lobby Aula Gatot Subroto juga diselenggarakan pameran buku-buku produk hukum yang telah disusun oleh Babinkum TNI serta Simulasi Virtual Reality Tools (VRT) HHI dimana Panglima TNI berkenan untuk mencoba simulasi tersebut.