Pangdam-Kapolda Akan Dicopot bila Gagal Atasi Karhutla

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperingatkan para Pangdam hingga Kapolda untuk serius mencegah kebakaran hutan dan lahan(karhutla).

Kepala Negara mengatakan aturan main yang telah disepakati sejak 2016 akan tetap berlaku. Jokowi menegaskan tak akan segan-segan mencopot Pangdam-Kapolda yang lalai menanganikarhutla.

"Saya kira masih ingat semuanya kalau yang ikut rutin tiap tahun pertemuan dengan saya pasti semuanya masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti, jelas? Meski saya sudah perintah ke Panglima dan Kapolri saat itu baru dua kali. Jadi, kali ini saya ulang lagi, ini hanya untuk yang pejabat-pejabat baru agar tahu aturan main ini," ujar Jokowi dalam rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/2).

Jokowi meminta langkah penanganan konkret di wilayah yang rawan musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi mencontohkan dampak karhutla pada 2015.

Provinsi Riau kala itu menjadi salah satu daerah terdampak paling parah karhutla yang asapnya sampai ke negara Singapura. Jokowi yang hendak ke Riau, harus turun di Padang dan melanjutkan perjalanan darat selama delapan jam.

"Saya ingat betul, di 2015 saya mau ke Riau, Pekanbaru, turunnya di Padang. Seingat saya mungkin delapan jam lewat darat. Saya juga ingat di tahun 2015, ketika saya akan ke Pulang Pisau di Kalteng, saya turun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lewat darat. Seingat saya berapa? Empat jam. Ini jangan sampai kejadian lagi," kata Jokowi.

Puji Riau

Jokowi tak lupa memuji Pemprov Riau yang menetapkan status siaga darurat karhutla. Status ini diperlukan untuk proses administrasi penanganan bencana.

"Gubernur Riau benar, didahului dulu, karena Riau memang termasuk kebakaran hutan dari pengalaman lalu-lalu, angkanya lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain," tambahnya.

Jokowi mengingatkan Pulau Sumatera berpotensi terjadikarhutlamulai Februari. Sedangkan sebagian Kalimantan dan Sulawesi pada periode Mei-Juli.

"Puncaknya di bulan Agustus-September, kita harus betul-betul tahu puncaknya kapan sehingga kita tahu persiapannya apa, dimulai dari sekarang," ucap Jokowi.

Selama kurun waktu Januari hingga 15 Februari 2021, telah terjadi karhutla di empat kabupaten dan kota di Riau, yakni Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan Kota Dumai. Dari empat kabupaten dan kota tersebut, luasan lahan yang sudah terbakar sebanyak 55 hektare.

Presiden mengatakan pelaku karhutla adalah perusahaan dan masyarakat dengan motif ekonomi. Banyak perusahaan dan masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. "99 persen kebakaran hutan itu adalah ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kelalaian," kata Jokowi,

"Motif utamanya selalu satu, ekonomi, karena saya tahu pembersihan lahan lewat pembakaran itu adalah cara paling murah," tuturnya.

Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan pentingya solusi yang permanen. Masyarakat dan korporasi harus mulai diedukasi tentang ancaman yang timbul dari pembakaran hutan. Jokowi ingin pembukaan lahan, baik oleh perusahaan maupun masyarakat, tak lagi melalui pembakaran.

"Ini harus ditata ulang. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak dengan cara membakar," ujarnya.

Jokowi meminta kepolisian menindak tegas pelaku pembakaran hutan. Ia mengatakan penegakan hukum yang tegas harus diterapkan kepada siapa pun, baik pada korporasi pemilik konsesi maupun masyarakat. "Saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi," kata Jokowi.ags/P-4