Pandemi Dorong Reformasi Struktural

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung empat pilar reformasi struktural untuk lima tahun ke depan yaitu 2021-2025. Empat pilar reformasi struktural tersebut meliputi menciptakan lingkungan yang mendukung pasar untuk terbuka, transparan, dan kompetitif serta meningkatkan pemulihan dan ketahanan bisnis terhadap guncangan di masa depan.

Kemudian, memastikan semua kelompok masyarakat memiliki akses sama terhadap peluang pertumbuhan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, memanfaatkan inovasi dan teknologi baru serta pengembangan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas maupun digitalisasi.

Saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) atau Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu (16/6), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah juga memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti pembangkit listrik dari air, panel surya, dan panas bumi, serta program biodiesel 30 persen (B30). Upaya tersebut dilakukan berdasarkan peta jalan reformasi struktural Indonesia yakni mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan.

"Pertumbuhan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi pascapandemi dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program-program green economy," katanya dalam pernyataan yang diterima Koran Jakarta, kemarin.

Pemerintah Indonesia turut berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30 persen pada 2030 dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional. Dia menuturkan sektor industri telah menerapkan ekonomi sirkular dengan mengesahkan Green Industry Standardization yang berstandar internasional.

Siapkan Strategi

Pada kesempatan lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyiapkan sejumlah strategi memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/ Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan strategi yang akan dilaksanakan meliputi sektor pertanian dengan produktivitas pangan dan rantai pasok. Strategi kedua, lanjutnya, peningkatan di industri pengolahan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing, pembangunan kawasan industri sebagai destinasi investasi, menerapkan industri 4.0 dan digitalisasi, serta penguatan produk dalam negeri, serta mendorong peningkatan ekspor dan untuk nilai tambah tinggi bukan ekspor komoditas.

"Kemudian, strategi ketiga adalah dari sisi pariwisata melalui pemulihan pasar pariwisata dan penguatan destinasi unggulan dengan standar tata kelola, infrastruktur, kebersihan, dan berkelanjutan serta nilai tambah ekonomi kreatif," katanya saat rapat kerja Banggar DPR RI di Jakarta, Rabu (16/6).

Lebih lanjut, dia menyampaikan strategi ketahanan ekonomi keempat adalah dari sisi UMKM dengan mendorong pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan inovasi pembiayaan. Lalu, pengembangan UMKM champion berbasis kewilayahan, kemitraan strategis berbasis rantai pasok, serta konsolidasi usaha yang didukung oleh produksi dan dan digitalisasi.

"Kemudian, tak kalah penting adalah bagaimana terus melakukan reformasi fiskal penerapan sistem keuangan peningkatan kualitas investasi perbaikan sistem logistik dan percepatan transisi menuju EBT," jelasnya.