Pandemi Dorong Reformasi Struktural

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung empat pilar reformasi struktural untuk lima tahun ke depan yaitu 2021-2025. Empat pilar reformasi struktural tersebut meliputi menciptakan lingkungan yang mendukung pasar untuk terbuka, transparan, dan kompetitif serta meningkatkan pemulihan dan ketahanan bisnis terhadap guncangan di masa depan.

Kemudian, memastikan semua kelompok masyarakat memiliki akses sama terhadap peluang pertumbuhan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, memanfaatkan inovasi dan teknologi baru serta pengembangan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas maupun digitalisasi.

Saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) atau Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu (16/6), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah juga memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti pembangkit listrik dari air, panel surya, dan panas bumi, serta program biodiesel 30 persen (B30). Upaya tersebut dilakukan berdasarkan peta jalan reformasi struktural Indonesia yakni mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan.

"Pertumbuhan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi pascapandemi dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program-program green economy," katanya dalam pernyataan yang diterima Koran Jakarta, kemarin.

Pemerintah Indonesia turut berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30 persen pada 2030 dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional. Dia menuturkan sektor industri telah menerapkan ekonomi sirkular dengan mengesahkan Green Industry Standardization yang berstandar internasional.
Halaman Selanjutnya....