Paling Banyak Rusak, Fokus Bangun Irigasi Tersier dan Kuarter

YOGYAKARTA - Langkah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang akan menggenjot pembangunan irigasi demi mengejar swasembada pangan 2027 disambut baik oleh para ahli. Langkah ini dinilai relevan dengan persoalan mendesak di lapangan, yaitu perbaikan jaringan irigasi yang rusak, terutama pada tingkat tersier dan kuarter yang langsung mengarah ke lahan petani.

Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Dwijono Hadi Darwanto, mengungkapkan bahwa kontribusi irigasi terhadap produktivitas padi sangat signifikan, mencapai 20–30 persen. Namun, saat ini hampir 60 persen jaringan irigasi padi dalam kondisi rusak, sehingga sulit bagi petani meningkatkan produktivitas.

“Perbaikan irigasi oleh pemerintah sejauh ini lebih banyak dilakukan pada jaringan primer dan sekunder. Padahal, yang paling banyak rusak adalah jaringan tersier dan kuarter yang langsung ke lahan petani,” ujarnya. Dampak dari kerusakan ini, menurut Dwijono, adalah mundurnya musim tanam dari Desember ke Januari-Februari.

Akibatnya, gabah menjadi langka di tingkat petani, yang memicu kenaikan harga gabah dan beras. “Petani yang bisa menanam tepat waktu hanyalah mereka yang memiliki lahan dengan irigasi teknis yang masih berfungsi baik. Namun, jumlah lahan seperti ini sangat sedikit, sehingga produksi gabah terbatas,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri PU, Doddy Hanggodo mengatakan, guna mendukung tercapainya swasembada pangan pada 2027, Kementerian PU siap membuat jaringan irigasi di sejumlah daerah optimasi lahan. Swasembada pangan sedianya ditargetkan Presiden tercapai pada 2028-2029.

 Namun, kini dipercepat menjadi 2027. Kementerian PU siap mendukung Kementerian Pertanian (Kementan) yang menjadi leading sector untuk mencapai swasembada pangan. Kementerian PU mendukung langkah percepatan yang dilakukan Kementan terutama terkait ketersediaan pupuk dan benih. Kementerian PU bersama dengan Kementan dan TNI Angkatan Darat (AD) telah mengidentifikasi lahan pengairan sekitar 2 juta hektare untuk mendukung swasembada pangan.

 “Area yang sudah kita identifikasi sekitar 2 juta hektare dan itu sudah kita bahas bersama. Siapa melakukan apa, kapan itu sudah kita lakukan bersama. Tinggal kemudian gong besarnya tentu dari Pak Menteri Pertanian sebagai pengampu urusan swasembada pangan ini,” kata Doddy.

 Luasan lahan masih akan bertambah banyak terutama setelah adanya bantuan irigasi perpompaan yang dikerjakan jajaran TNI seluas 400.000–500.000 hektare. Dari irigasi tersier, primer, sekunder ada kurang lebih 2 juta hektare yang dikerjakan. Dari TNI ada kurang lebih 500.000 hektare yang disiapkan untuk irigasi perpompaan. Sementara yang kita fokuskan ada di Pulau Jawa untuk upland dan yang normalisasi ada 1 juta hektare.

Lebih Terintegrasi

Sejalan dengan langkah ingin mengejar swasembada pangan di 2027, Guru Besar Teknik Irigasi Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Sigit Supadmo Arief, menyoroti bahwa mayoritas jaringan irigasi yang rusak adalah tersier dan kuarter. Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019, seluruh sistem irigasi, termasuk jaringan tersier, kini menjadi tanggung jawab Kementerian PU.

“Pengambilalihan tanggung jawab ini adalah langkah yang baik karena sebelumnya proyek irigasi tersebar di banyak kementerian hingga desa. Dengan dipegang oleh Kementerian PU, perbaikan bisa lebih terintegrasi,” kata Sigit. Ia menambahkan bahwa diperlukan percepatan penganggaran dan pelaksanaan program, terutama setelah keluarnya Peraturan Pemerintah yang akan mengatur pembagian kewenangan antara kabupaten, provinsi, dan pusat. “Misalnya, daerah irigasi di bawah 500 hektare akan menjadi tanggung jawab kabupaten, 500–2000 hektare oleh provinsi, dan lebih dari itu oleh pemerintah pusat,” terangnya.

Dengan rencana pembangunan irigasi tambahan melalui bantuan irigasi perpompaan oleh TNI dan normalisasi jaringan di Pulau Jawa, diharapkan dapat menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi petani. Para ahli sepakat, kunci keberhasilan swasembada pangan 2027 terletak pada sinergi antara penganggaran yang memadai, pelaksanaan yang terarah, dan percepatan perbaikan jaringan irigasi hingga ke tingkat tersier dan kuarter.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa mengatakan, irigasi merupakan kunci meningkatkan produktivitas pangan, karena itu, revitalisasi irigasi sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi guna merealisasikan swasembada pangan tahun 2027.

“Selain pembangunan irigasi sebagai program padat karya, perlu peningkatan partisipasi kelembagaan kelompok/koperasi tani sebagai pemanfaat jaringan irigasi tersebut,”ungkapnya Perlunya skema padat karya penting agar pembangunan irigasi selain menigkatkan produksi pangan, juga memberi efek ekonomi terhadap orang orang kecil.

Dia pun sepakat dengan pelibatan TNI dalam pembangunan jaringan irigasi mengingat begitu luasnya cakupan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi serta target waktu yang sangat singkat sehingga perlu mobilisasi semua sumber daya untuk memastikan swasembada pangan dapat terwujud nyata.