Pacu Nilai Tambah Sektor Perikanan

Peningkatan nilai tambah tentu akan berpengaruh pada lonjakan ekspor nasional di sektor perikanan.

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) meminta swasta lebih serius lagi meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Selama ini, nilai tambah sektor perikanan masih minim karena kekayaan laut RI kurang serius digarap. Padahal, sektor perikanan sangat potensial dengan nilai mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebutkan RI tak bisa hanya mengandalkan industri otomotif, elektronik, dan manufaktur lainnya jika ingin bersaing. Indonesia bisa bersaing bila mampu manfaatkan kekayaan sumber daya alam (SDA) sendiri.

"Besarnya potensi sektor kelautan kita tentu mendongkrak daya saing Indonesia di mata global," ungkapnya diskusi Bappenas dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, di Jakarta, Rabu (14/11).

Ditegaskan Bambang, peningkatan nilai tambah sektor perikanan tentu akan berpengaruh pada lonjakan ekspor nasional di sektor perikanan. Kendatipun sudah meningkat tetapi selama ini, ekspor sektor perikanan belum optimal. Karena itu, diperlukan langkah lebih agresif lagi di sektor investasi.

Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, menyebutkan kualitas SDM sektor kelautan dan perikanan perlu terus didorong, penerapan teknologi dan inovasi juga tentu sangat menentukan. "Yang kami harapkan juga sekarang ini adalah peningkatan investasi serta dukungan regulasi yang pro bisnis," tegas Yugi.

Kadin Indonesia menilai industri kelautan dan perikanan nasional perlu ditingkatkan lebih jauh untuk bersiap menghadapi era revolusi industri 4.0 melalui peningkatan daya saing dan produktivitas. Hal ini menjadi pokok bahasan dalam diskusi Kadin Bappenas dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.

Peningkatan Kesejahteraan

Selain regulasi, menurut Yugi, sebagai bahan pertimbangan dalam Rancangan RPJMN 2020-2024, pemerintah perlu menitikberatkan pada aspek peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penyediaan bahan baku dan logistik, upaya peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Seperti diketahui, Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksikan pasar seafood dunia pada 2024 mencapai 240 juta ton, 160 juta ton di antaranya dari perikanan budi daya. Sementara itu, KK P menargetkan produksi perikanan naik hingga 20 persen per tahun.

Adapun pada 2017, produksi perikanan tangkap mencapai 6,8 juta ton, sedangkan produksi perikanan budi daya sebesar 16,1 juta ton dengan rincian 5,65 juta ton ikan dan 10,45 juta ton rumput laut.

"Budi daya kita potensinya besar dan nilai produknya juga lebih tinggi. Kami harapkan Indonesia mulai memperkuat perikanan budi daya modern, pengembangannya ini harus didukung payung hukum tata ruang serta riset dan pengembangan yang mumpuni," kata Yugi.

Selain budi daya, Kadin juga menyoroti produksi perikanan tangkap yang masih menemui beberapa tantangan, antara lain perpanjangan izin operasional kapal nelayan dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masih terhambat, karena belum terintegrasi secara baik ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

"Indonesia juga harus mempertimbangkan upaya mengembangkan armada perikanan tangkap dengan kapal nelayan yang mampu beroperasi di laut lepas untuk memanfaatkan potensi sumberdaya ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) sehingga diharapkan dapat menunjang kebutuhan rantai pasok industri perikanan," tutup Yugi. ers/E-10