Ormas Tak Miliki Kompetensi Bangun Kampung Pakai APBD

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menegaskan melibatkan masyarakat dalam melakukan pembangunan bukan berarti memberikan dana kepada masyarakat untuk mengerjakan program pembangunan itu.

"Peran serta masyarakat ini bukan berarti masyarakat dibagi duit, bukan begitu caranya," ujar Gembong

Gembong menuturkan, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya melibatkan wargadalam merencanakan pembangunan. Dengan demikian, program pembangunan Pemprov DKI sesuai dengan kebutuhan warga. Sementara untuk eksekusinya, lanjut dia, diserahkan kepada pihak yang kompeten.

"Kita harus cermat dalam mengelola APBD sehingga pola yang diharapkan oleh Pak Anies kalau menurut Fraksi PDI-P adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan," kata Gembong.

Gembong khawatir terjadi penyelewengan anggaran jika pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada masyarakat. Sebab, masyarakat belum tentu memiliki keahlian untuk mengelola APBD.
Halaman Selanjutnya....