Optimalkan Potensi Pangan Akuatik

Sektor kelautan dan perikanan mampu menjawab empat krisis, yakni iklim, pangan, sosial, dan lingkungan.

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengoptimalkan potensi pangan biru atau pangan akuatik untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan pada 2028, serta mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

“Pangan biru ini salah satunya adalah ikan. Kalau kita bicara ikan, perannya di antaranya sebagai sumber pangan protein, kemudian sebagai bahan baku industri pengolahan. Jadi perannya besar sekali, belum lagi yang kaitannya dengan ekonomi,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, di Jakarta, Selasa (12/11).

Merujuk data, produksi perikanan Indonesia tahun lalu mencapai 24,7 juta ton yang sebagian besar dihasilkan oleh perikanan budi daya, disusul hasil tangkapan. Sedangkan potensi lestari perikanan tangkap mencapai 12,01 juta ton/tahun berdasarkan Permen KP Nomor 18 Tahun 2021.

Di hulu perikanan, penguatan terus dilakukan dengan meningkatkan kualitas produksi perikanan budi daya melalui program modeling budi daya komoditas utama perikanan yang termasuk dalam program ekonomi biru. Di sektor penangkapan, KKP melakukan transformasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan meningkatkan daya saing produk perikanan yang dihasilkan.

“Sebagai negara kepulauan, tentu ini (target swasembada pangan) momentum baik bagaimana kita menggali dan mengelola sumber protein ini untuk masyarakat,” kata Budi.

Pihaknya juga melakukan penguatan sektor hilir dengan mendukung penuh pelaku-pelaku usaha pengolahan ikan agar menghasilkan produk perikanan berkualitas, yang aman dikonsumsi masyarakat. Penguatan ini termasuk dengan menyiapkan platform digital untuk memudahkan pemetaan dan distribusi hasil perikanan.

“Apa yang kami lakukan yaitu memetakan kondisi saat ini,” ungkap Budi.

Langkah lainnya untuk mendukung swasembada pangan dari sektor pangan biru, KKP akan menggenjot hilirisasi rumput laut.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hamdan Hamedan, menjelaskan ketahanan pangan dan upaya mencapai swasembada pangan merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Swasembada pangan adalah salah satu langkah besar Indonesia menuju negara maju. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 139,4 triliun rupiah untuk program ketahanan pangan. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program strategis yang meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk dalam sektor perikanan.

Ketahanan Pangan

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof. Yudi Nurul Ihsan, menilai dunia akan dihadapkan pada empat krisis, yakni iklim, pangan, sosial, dan lingkungan. Dia meyakini sektor kelautan dan perikanan mampu menjawab empat krisis tersebut. Terlebih, KKP sudah memiliki lima program ekonomi biru, yang akan memperkuat tata kelola untuk menjaga keberlanjutan ekologi hingga kualitas hasil perikanan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI), Sadarma Suhaim Saragih, mendukung penuh program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis yang digalakkan oleh pemerintah. Industri perikanan, khususnya pengalengan ikan, siap mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Sadarma menjelaskan ikan kaleng memiliki kandungan gizi tinggi dan proses produksinya mengacu pada standar internasional. Di samping itu, proses distribusinya juga mudah, dapat menjangkau berbagai terpencil daerah di Indonesia.