Oposisi Umumkan Ketua dan Parpol Baru

Thailand, negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia tenggara, dikenal dengan ketidakstabilan politiknya dengan banyak kudeta sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932.

Kecaman PBB

Sementara itu Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi MFP dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik selama beberapa tahun. Turk menyebut tindakan itu mengganggu proses demokrasi dan pluralisme politik.

"Keputusan ini berdampak serius pada kebebasan berekspresi dan berasosiasi yang mendasar dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan kehidupan politik di Thailand," kata dia, Kamis (8/8).

Turk mengatakan mekanisme HAM PBB telah lama menyatakan keprihatinan bahwa lese-majestetak konsisten dengan kewajiban Thailand berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sehingga harus ditinjau ulang.
Halaman Selanjutnya....