Opini BPK di Luar Kebiasaan

Prestasi WTP ini disebabkan karena kerja keras seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

JAKARTA-Pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dianggap di luar kebiasaan. Penilaian itu hanya berdasar pada pelaksanaan rekomendasi hasil audit LKPD tahun sebelumnya.

"Karena saya sendiri terkejut mengetahui bahwa BPK memberikan opini dengan cara di luar kebiasaan, yakni tidak didasari pada pengelolaan LKPD, dan saya rasa ini mungkin untuk yang pertama kali. Opini WTP diberikan karena kepatuhan Anies-Sandi. (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno)," ujar Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, Selasa (29/5).

Menurutnya, Anies-Sandi harus tetap rendah hati dan istiqomah dalam menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017. Dia menganggap, penataan aset-aset di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih menjadi pekerjaan besar Anies-Sandi.

Dia menganggap, pembenahan aset, khususnya aset tetap di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih belum tuntas. Amburadulnya pencatatan aset ini, membuat Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), Basuji Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada 2013-2016, hanya mendapatkan opini disclaimer dan WDP (wajar dengan pengecualian).
Halaman Selanjutnya....