Opini BPK di Luar Kebiasaan

Prestasi WTP ini disebabkan karena kerja keras seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

JAKARTA-Pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dianggap di luar kebiasaan. Penilaian itu hanya berdasar pada pelaksanaan rekomendasi hasil audit LKPD tahun sebelumnya.

"Karena saya sendiri terkejut mengetahui bahwa BPK memberikan opini dengan cara di luar kebiasaan, yakni tidak didasari pada pengelolaan LKPD, dan saya rasa ini mungkin untuk yang pertama kali. Opini WTP diberikan karena kepatuhan Anies-Sandi. (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno)," ujar Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, Selasa (29/5).

Menurutnya, Anies-Sandi harus tetap rendah hati dan istiqomah dalam menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017. Dia menganggap, penataan aset-aset di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih menjadi pekerjaan besar Anies-Sandi.

Dia menganggap, pembenahan aset, khususnya aset tetap di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih belum tuntas. Amburadulnya pencatatan aset ini, membuat Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), Basuji Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada 2013-2016, hanya mendapatkan opini disclaimer dan WDP (wajar dengan pengecualian).

"BPK tidak menyentuh persoalan di dalamnya yang bisa saja membuat Anies-Sandi mendapatkan WDP, kalau hal itu dipersoalkan. Apalagi, 2017 ada sejumlah proyek yang penyelesaian pembangunannya tidak tepat waktu, sehingga ada yang dilaporkan ke KPK, yakni pembangunan Puskesmas," katanya.

Dia berharap, Anies-Sandi tidak kehilangan kontrol atas pembenahan aset-aset tersebut hanya gara-gara mendapatkan WTP dari BPK. Pembenahan aset ini harus menjadi prioritas karena selalu menjadi salah satu parameter bagi BPK untuk memberikanopini disclaimer, WDP atau WTP.

Babak Baru

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan opini WTP atas LKPD.Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2017 merupakan berkah Ramadan. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta tidak mendapatkan opini WTP sejak 4 tahun sebelumnya, terakhir pada tahun 2012 lalu.

"Sesudah itu, kita tidak pernah mendapatkan WTP. Dan kerja keras berapa bulan terakhir ini menghasilkan prestasi yang membanggakan. Tiap minggu, task force yang dipimpin langsung oleh Pak Wagub itu melakukan rapat monitoring atas semua action plan," katanya.

Bahkan task force WTP ini, ungkapnya, melakukan pertemuan rutin dengan BPK untuk mendapatkan opini WTP itu. Menurutnya, ada 1.700 item yang harus dibenahi Pemprov DKI Jakarta. Tim task force WTP ini pun, jelasnya, harus benar-benar bekerja siang malam.

Dia menganggap, prestasi WTP ini disebabkan karena kerja keras seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tim ini dianggapnya sangat komit untuk menuntaskan semua catatan-catatan yang diberikan BPK atas LKPD sebelumnya.

"Begitu ada kemauan maka ada jalan. Begitu ada kemauan ada kerja keras, maka bisa dicapai. Jadi bimbingan dari BPK sangat instrumental. Tapi yang tidak kalah penting adalah komitmen internal untuj membereskan semua catatan yang diberikan dari BPK," tegasnya.

Anies menganggap, opini WTP itu merupakan babak baru Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola pemerintahan dengan bersih dan transparan. Dia menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempertahankan prestasi WTP ini dengan mereview bagiannya sendiri-sendiri.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menganggap, prestasi WTP itu merupakan hasil kerja keras gubernur DKI Jakarta sebelumnya dengan membuat sistem keuangan yang lebih baik. Dia pun mengucapkan terimakasih kepada Jokowi, Ahok, dan Djarot karena berhasil meletakkan pondasi yang lebih baik untuk pemerintahan selanjutnya.

"Ini hasil kerja keras pak Jokowi-Ahok, pak Ahok-Djarot dan pak Djarot. Karena kalau bukan rentetan dari situ, dengan perubahan sistem pembayaran online, (WTP) ini tidak terjadi. Mungkin saat ini yang menerima sesuatu yang baik. Saya minta kepada pak Anies Baswedan dan Sandiaga untuk mempertahankan sistem ini," katanya.

pin/P-5