Ombudsman Paparkan Malaadministrasi di Kementerian Keuangan

JAKARTA - Ombudsman RI memaparkan hasil monitoring terbaru terkait tindakan malaadministrasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai belum dilaksanakannya putusan pengadilan, meski telah berkekuatan hukum tetap.

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu, dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (27/6), mengatakan bahwa pada awal Juni 2023, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Sekretariat Kabinet.

"Ada dua hal yang kami dapatkan dalam koordinasi itu. Pertama, BPK telah memberikan notice dalam pemeriksaan keuangan bahwa terdapat kewajiban dari negara melalui Kemenkeu yang perlu diselesaikan, dalam hal pelaksanaan putusan tadi," kata Dalu.

Sementara hasil koordinasi dengan Sekretariat Kabinet, sambung dia, diketahui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberi arahan agar dilakukan tindak lanjut terhadap pemenuhan kewajiban negara kepada masyarakat.

"Pada intinya, telah terdapat respons yang positif dari Presiden berupa arahan kepada Menteri terkait untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban kepada negara, yang antara lain juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dimaksud," ucap Dalu.
Halaman Selanjutnya....