OJK Targetkan Pembukaan 54 Juta Rekening Baru

SOLO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan sebanyak 54 juta rekening baru untuk memenuhi target inklusi keuangan nasional dari pemerintah. Untuk itu, OJK akan memaksimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mendukung peningkatan inklusi keuangan.

"Sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Strategis Nasional Keuangan Inklusi, target secara nasional pada tahun 2019 sebesar 75 persen," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta Laksono Dwionggo di Solo, Selasa (22/1).

Dia mengatakan sesuai dengan data survei terakhir, pada tahun 2017 tingkat inklusi keuangan secara nasional baru mencapai 48,9 persen. "Selisihnya masih 26,1 persen, jadi tahun ini harus kejar target untuk memenuhi 54 juta rekening baru yang diperlukan untuk target," katanya.

Selain itu, dikatakannya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 target literasi nasional tahun ini sebesar 35 persen dan saat ini realisasinya baru 26 persen. Dia mengatakan dalam hal ini TPAKD mengambil peranan penting. Menurut dia, saat ini ada sebanyak 83 TPAKD se-Indonesia, yaitu 32 di provinsi, sedangkan 51 Kabupaten/ Kota.

"Kalau di Soloraya atau di bawah OJK Surakarta TPAKD ini ada di Solo, Boyolali, dan Klaten. Tahun ini targetnya akan menambah di dua kabupaten, yaitu Wonogiri dan Sragen," katanya.

Sementara itu, pihaknya juga masih akan aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi seputar keuangan di pedesaan. Tahun lalu, dikatakannya, OJK menyelenggarakan 10 program sosialisasi yang menjangkau daerah-daerah kecil.

"Tahun ini rencananya akan sama dengan tahun lalu. Selain itu, pada tahun ini juga akan ada survei di daerah untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi di tingkat daerah," katanya.

Tingkatkan Akses

Seperti diketahui, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan OJK terus berupaya menggenjot tingkat inklusi keuangan di Tanah Air. Setelah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada November 2016, pemerintah bersama BI dan OJK berencana menetapkan Hari Indonesia Menabung.

Langkah itu untuk mendorong seluruh masyarakat agar memiliki akses terhadap jasa dan produk industri keuangan, mengingat rasio keuangan inklusif di Tanah Air. Rencananya, program tersebut akan diluncurkan pada Agustus mendatang.

"Kita ingin supaya inklusif, masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia terutama pelajar, semua punya rekening," kata Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sardjito.

Penetapan Hari Menabung Nasional ini, ujar Sardjito, untuk mengejar target rasio keuangan inklusif 75 persen pada 2019, dari 49 persen pada 2018. Presiden Joko Widodo, kata Sardjito, akan mengeluarkan landasan hukum Keppres untuk penetapan Hari Indonesia Menabung itu. mad/Ant/E-10