OJK Tantang Pelaku Bisnis Lebih Ekspansif

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menantang para pelaku bisnis agar lebih berani ekspansif pada tahun 2018 seiring dengan perkiraan ekonomi global yang bakal tumbuh lebih cepat serta ditopang oleh indikator ekonomi dalam negeri yang stabil. "Sekarang waktunya, kesempatan lebih baik dimulai pada tahun ini karena ekonomi dunia sudah mulai jalan cepat. Bukan hanya menggeliat tapi jalan cepat," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso di hadapan puluhan Chief Executive Officer (CEO) dan pimpinan perusahaan-perusahaan publik nasional di Jakarta, Senin (5/3).

Menurut Wimboh, momentum pertumbuhan ekonomi dunia yang berjalan dengan cepat itu harus dimanfaatkan para pengusaha Indonesia. Dari internal, katanya, hampir tidak ada hambatan yang berarti. Inflasi dinilai relatif terkendali, sehingga tidak akan terlalu berpengaruh pada daya beli masyarakat. Inflasi pada Februari berada di level 0,17 persen dan secara tahunan (year on year/yoy) mencapai 3,18 persen yang menunjukkan Indonesia siap tumbuh bersama perekonomian dunia. Likuiditas Cukup Dari sisi pembiayaan, Indonesia memiliki kemampuan dari sektor perbankan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) masih berada di level 2,86 persen pada Januari 2018. "Uang perbankan cukup besar ekses di Bank Indonesia. Kredit perbankan Indonesia bisa mendukung pertumbuhan 7 persen karena likuiditas cukup," kata Wimboh.

Dengan potensi tersebut jelas Wimboh, pengusaha juga harus mengambil andil dengan lebih berani ekspansif menyalurkan pembiayaan ke masyarakat. "Sekarang kira-kira para pelaku ini bisa lari kencang nggak? Dulu NPL naik karena harga komoditi drop (jatuh), sehingga eksportir kita berkurang, harga pun turun 50 persen, itu di tahun 2015 pengusaha demam. Tapi 2018 ini harusnya mulai bangkit," tantang Wimboh. Peran pengusaha tersebut, imbuhnya, sangat penting karena pemerintah tidak akan mampu menggerakkan perekonomian sendiri, terutama dalam hal kapasitas pembiayaan. bud/ E-10