NTB Terapkan Sistem Pertanian Tangguh Cegah Krisis Pangan

MATARAM - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah lumbung pangan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan produksi ketahanan pangan di Indonesia. NTB menerapkan sistem pertanian yang tangguh untuk mencegah ancaman krisis pangan yang timbul akibat perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga pertambahan populasi penduduk.

"Kami terus memanfaatkan lahan tidur untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bendungan-bendungan baru membuat lahan tidur kini bisa ditanami komoditas pangan," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhammad Taufieq Hidayat, di Mataram, NTB, Minggu (14/7).

Seperti dikutip dari Antara, Taufieq mengatakan perubahan iklim membuat cuaca ekstrem berupa La Nina dan El Nino menjadi lebih sering terjadi. Fenomena cuaca ekstrem tidak hanya menimbulkan kesulitan air ataupun kelebihan air, tetapi juga meningkatkan jumlah penyakit yang menyerang tanaman pertanian.

Jika sektor pertanian tidak beradaptasi, krisis pangan bisa terjadi. Ilmuwan telah menciptakan berbagai benih unggul untuk menghadapi dinamika cuaca yang berubah cepat.

Pemerintah NTB mendorong penerapan climate smart agriculture atau CSA untuk mengatasi krisis pangan. CSA merupakan sistem budi daya pertanian padi yang dilakukan secara intensif mulai dari pengelolaan pupuk, air, benih, hingga pengendalian hama dan penyakit.

Budi daya tanaman padi dengan menggunakan metode CSA selain hemat menggunakan air juga adaptif terhadap perubahan iklim dan bisa menurunkan emisi gas rumah kaca.

Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB mencatat angka produksi padi pada Januari hingga Mei 2024 mencapai 899 ribu ton gabah kering giling dari luas areal tanam 173 ribu hektare.

"Jumlah itu sudah setengah dari target produksi kami," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhammad Taufieq Hidayat, di Mataram, Selasa.

Sepanjang 2024, target produksi padi di Nusa Tenggara Barat sebanyak 1,4 juta ton gabah kering giling.

Pangan Berkelanjutan

Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah terus mengoptimalkan menjaga luas lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) di provinsi itu untuk keberlangsungan ketahanan pangan daerah maupun nasional.

"Cadangan lahan pertanian khusus subsektor tanaman pangan dan hortikultura kurang lebih 364.758 hektare," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulteng, Nelson Metubun, di Palu, Minggu.

Ia menjelaskan cadangan lahan pertanian itu tersebar di 13 kabupaten/kota di mana lahan termanfaatkan untuk tanaman pangan pada komoditas serealia seluas 92.500 hektare, kemudian komoditas aneka kacang 24 ribu hektare, dan aneka umbi delapan ribu hektare.

Sementara itu, subsektor hortikultura untuk komoditas sayuran 21.668 hektare, buah-buahan 25.986 hektare, tanaman obat 211 hektare dan tanaman hias 5 hektare.

"Selain lahan termanfaatkan, ada pula potensi pengembangan seluas 191.878 hektare terdiri dari komoditas serealia 102.665 hektare, aneka tanaman kacang 27.192 hektare, aneka umbi 8.879 hektare," ujarnya.

Pemprov Sulteng juga telah membuat regulasi khusus lahan pertanian melalui peraturan daerah (Perda) Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Sulteng merupakan daerah agraris, salah satu penyumbang pangan nasional sehingga perlu dijaga kelangsungan pertaniannya," ucap Nelson.