"No Deal" akan Khianati Referendum Inggris

LONDON - Pelaksanaan Brexit (keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa) tanpa disertai kesepakatan (no deal), akan mengkhianati keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa (UE). Hal itu disampaikan mantan Menteri Keuangan Inggris, Philip Hammond, pada Rabu (14/8), saat ia melontarkan kecaman terhadap pendekatan yang dilakukan Perdana Menteri Boris Johnson, bisa mengacaukan negosiasi.

Hammond, yang mengundurkan diri sebagai Menkeu Inggris beberapa jam sebelum Johnson menggantikan Theresa May pada 24 Juli lalu, mengatakan Brexit tanpa kesepakatan merupakan mandat yang tak diinginkan bahkan oleh parlemen, apalagi sebagian besar warga Inggris menginginkan Brexit yang tertib.

"Brexit tanpa kesepakatan akan jadi pengkhianatan bagi hasil referendum 2016, itu tak boleh terjadi," tulis Hammond di harian The Times. "(Brexit tanpa kesepakatan) bisa mempersempit pengaruh dan wawasan Inggris," imbuh dia.

Sebelumnya parlemen Inggris telah tiga kali menolak kesepakatan Brexit yang dinegosiasikan May kepada Brussels karena kebanyakan anggota parlemen keberatan dengan aturan backstop, sebuah mekanisme yang akan mempertahankan Inggris dalam aturan kepabeanan UE untuk mencegah pengetatan kepabeanan di wilayah Irlandia.

Hammond mengatakan pergeseran dari mencari perubahan ke backstop ke tuntutan penghapusan hanya akan menjadikan posisi negosiasi semakin sulit bahkan mengacaukannya karena bakal menetapkan standar yang sangat tinggi.

"Tuntutan tersebut bukan hanya ditolak UE namun juga tak disetujui. Sudah waktunya bagi pemerintah kita untuk menunjukkan komitmennya pada negosiasi yang tulus dengan UE demi mencapai kesepakatan," imbuh dia.

Berdasarkan jadwal kesepakatan, Inggris harus meninggalkan UE pada 31 Oktober mendatang. PM Johnson bertekad menyelesaikan hal itu tepat waktu walau terjadi kesepakatan atau tidak terjadi kesepakatan dengan UE.

Dalam penegasannya, Hammond mengatakan, Brexit tanpa kesepakatan juga akan mengancam integritas Inggris karena berisiko menghancurkan perjanjian perdamaian di Irlandia Utara dan bisa memicu terjadinya sebuah referendum mengenai provinsi yang meninggalkan Inggris dan bergabung dengan Republik Irlandia, yang saat ini merupakan negara anggota UE.

Ditambahkan Hammond bahwa semua itu juga bisa mengarah pada referendum pemisahan diri kedua di Skotlandia dan kemungkinan perpecahan Inggris.

Isu Perdagangan

Dalam pernyataannya, mantan Menkeu Inggris itu mengatakan bahwa perundingan dengan Amerika Serikat (AS) tentang kesepakatan perdagangan besar bisa berarti kesepakatan perdagangan yang besar hanya bagi AS, karena Inggris akan membuka lebar terhadap produk AS dan hal itu akan menghancurkan sektor pertanian Inggris.

Hammond juga memperingatkan jika parlemen ingin menempuh jalan tertentu untuk mencegah Brexit tanpa kesepakatan, maka ujung-ujungnya hanya akan membuat semua hal itu bakal terjadi.

Sebelumnya ketua mejelis rendah di DPR Inggris, John Bercow, telah mewanti-wanti bahwa dirinya akan mati-matian menentang upaya PM Johnson untuk menskors parlemen untuk memaksakan Brexit tanpa kesepakatan yang bertentangan dengan kehendak anggota parlemen Inggris.

"DPR harus punya jalan keluar," pungkas Bercow seperti dikutip dari harian The Daily Telegraph. SB/AFP/I-1