Neraca Komoditas Redam Impor Baja

JAKARTA - Pemerintah Menyiapkan neraca komoditas untuk menekan impor baja. Sepanjang tahun lalu, impor baja RI meningkat. Karena itu, neraca komoditas akan memberi gambaran riil terkait kebutuhan impor baja dalam negeri.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan neraca komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya diterapkan pada 2023.

Pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply and demand (suplai dan permintaan), kapasitas produksi perusahaan, dan catatan atas kinerja realisasi impornya, dengan tujuan agar penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran.

"Baja sangat diperlukan untuk industri pengguna. Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif, namun dengan proses yang transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga agar tidak melanggar ketentuan WTO (organisasi perdagangan dunia)," ungkap Menko Airlangga melalui keterangannya usai menggelar pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda, di Tokyo, Jepang, Senin (25/7).

Nantinya, neraca komoditas akan memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai dasar penerbitan persetujuan impor dan persetujuan ekspor, sebagai acuan data produksi dan konsumsi nasional, serta sebagai acuan untuk pengembangan industri nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang mendampingi Airlangga juga menyampaikan impor baja sangat diperlukan untuk industri. "Pemerintah sedang menyiapkan keb i ja kan untuk melakukan relaksasi tarif, dan Tim Teknis akan segera menyelesaikan," ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume impor besi dan baja (HS 72) sepanjang 2021 sebesar 13,03 juta ton atau meningkat 15 persen dari pencatatan 2020 (yoy). Meski demikian, nilai impor HS 72 pada 2021 menyentuh level 11,95 miliar dollar AS atau naik 74 persen (yoy).

Di sisi lain, industri baja nasional masih dihadapkan dengan tingginya impor yang menggerus utilisasi produksi hingga menjadi 40 persen saja pada semester I-2021.

Ekonom Indef, Andry Satrio Nugroho menegaskan salah satu masalahnya ialah tingginya keberg a n tungan impor baja di industri hilir. "Melalui neraca itu bisa diperakan produk produk yang belum diproduksi di dalam negeri untuk bisa diimpor secara terukur," ungkapnya.

Perluasan Pasar

Sementara itu, Menteri Hagiuda mengatakan kemajuan kerja sama di industri otomotif antara kedua negara sudah sangat baik. Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia. "Mitsubishi berkomitmen untuk memulai produksi electric vehicle di Indonesia pada awal 2023 yang bertujuan untuk memperluas pasar ekspor," ucapnya.

Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi electric vehicle di Indonesia. Nissan rencananya akan menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen.