Nelayan Filipina Kecam Marcos Jr

MANILA - Sekelompok nelayan Filipina mengecam Presiden Ferdinand Marcos Jr setelah ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Tiongkok mengenai larangan penangkapan ikan tahunan yang ditetapkan Beijing di perairan sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS), termasuk di wilayah perairan dalam yurisdiksi Filipina.

Tiongkok, menurut sekelompok nelayan itu, tidak memiliki hak untuk melarang kegiatan apa pun di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina, saat menanggapi komentar Presiden Marcos Jr kepada wartawan pada Kamis (22/6) tentang rencana menjelang larangan penangkapan ikan oleh Tiongkok pada Mei-Agustus yang akan mempengaruhi sumber pendapatan para nelayan itu.

"Beijing tidak memiliki hak apa pun untuk memberlakukan larangan penangkapan ikan di perairan dalam ZEE Filipina," ucap Antonio Carpio, mantan hakim di Mahkamah Agung Filipina yang juga pakar LTS.

Penolakan itu, menurut Carpio, diambil karena pada 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan mendukung Filipina ketika negara itu menolak klaim ekspansif Tiongkok di jalur air tersebut, terutama di Laut Filipina Barat, perairan LTS di dalam ZEE Filipina.

Tiongkok secara sepihak memberlakukan moratorium penangkapan ikan dari Mei hingga Agustus setiap tahun, mengklaim hal ini akan mempromosikan penangkapan ikan yang berkelanjutan.

Tetapi Filipina dalam beberapa tahun terakhir memprotes hal ini, dengan mengatakan praktik tersebut melanggar kedaulatannya, karena beberapa wilayah yang tercakup dalam larangan penangkapan ikan itu berada di perairan Filipina.

"Kami tidak dapat mengakui larangan penangkapan ikan Tiongkok di bagian mana pun dari ZEE kami karena hal itu akan mengakui klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line) Tiongkok, yang menjadi dasar larangan penangkapan ikan Tiongkok," kata Carpio.

Sembilan garis putus-putus adalah batas yang digunakan Beijing pada petanya untuk membatasi klaim teritorialnya di laut.

"Putusan Arbitrase menyatakan bahwa sembilan garis putus-putus Tiongkok tidak dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengklaim perairan atau sumber daya di LTS," papar Carpio.

Saat berkomentar pada Selasa (20/6) lalu, Presiden Marcos Jr tidak menyebutkan validitas larangan atau sebaliknya.

"Saat ada larangan melaut, kami berkoordinasi dengan mereka agar tidak kaget tiba-tiba ada larangan melaut. Jadi kita punya waktu untuk membuat rencana," ucap Presiden Marcos Jr, menurut transkrip yang dirilis Kamis.

"Ketika mereka mengatakan akan ada larangan menangkap ikan dalam waktu dua bulan, mari kita rencanakan: Apa yang akan dilakukan para nelayan? Mari kita beri mereka mata pencaharian lain atau sumber pendapatan lain," imbuh dia.

Presiden Marcos Jr pun mengatakan ia telah mengangkat masalah hak-hak nelayan Filipina selama pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping ketika dia mengunjungi Tiongkok pada Januari lalu.

Patahkan Argumen

Menanggapi komentar Presiden Marcos Jr itu, kelompok aktivis nelayan Pamalakaya sama sekali tidak yakin dengan argumen pemerintahan Marcos ini karena mereka meyakini harus menolak larangan sepihak tahunan Beijing tersebut.

"Seharusnya tidak ada ruang untuk kompromi, bahkan koordinasi terkait kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan kita," kata Pamalakaya dalam sebuah pernyataan.

"Tidak ada sumber pendapatan alternatif yang dapat menyamai mata pencaharian nelayan Filipina di Laut Filipina Barat yang kaya sumber daya, dan kontribusinya yang signifikan terhadap ketahanan pangan lokal kami," imbuh mereka.

Selain itu, Pamalakaya mematahkan argumen klaim Beijing tentang penangkapan ikan yang berkelanjutan. "Kami mengingatkan Presiden Marcos Jr bahwa Tiongkok tidak memiliki pengaruh moral, terutama hak hukum, untuk memberlakukan larangan penangkapan ikan dengan dalih konservasi laut," kata kelompok itu.

"Karena mereka justru yang menghancurkan keanekaragaman hayati dan ekosistem laut kita melalui reklamasi besar-besaran, perburuan liar, dan ekspedisi penangkapan ikan industri," imbuh mereka.BenarNews/RFA/I-1