Negosiasi IEU-CEPA Masih Alot

SERANG - Negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) masih berjalan alot. Kedua pihak belum menemukan titik temu.

Pemerintah Indonesia menuding Uni Eropa (UE) terus menambah permintaan untuk dimasukkan dalam klausul perjanjian tersebut. "Kita sudah banyak memenuhi permintaan, kalau nambah lagi-nambah lagi, ya tentu repot ya. Kita ingin ini IEU-CEPA selesai, tapi kan tergantung sananya juga kan," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Kamis (26/9).

Zulkifli menyampaikan Indonesia ingin segera menyelesaikan IEU-CEPA, yang semula dijadwalkan sebelum masa pemerintahan yang baru. Meski demikian, hal ini baru bisa terjadi jika kesepakatan antara dua pihak telah tercapai.

Lebih lanjut, Zulkifli menyebut Indonesia telah memaparkan kepada pihak UE bahwa perundingan IEU-CEPA tidak segera diselesaikan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Dia pun menampik jika Indonesia memberikan ultimatum kepada UE terkait penambahan kebijakan.

"Enggak ultimatum, kita kasih tahu. Karena kalau pemerintah baru, nanti akan lebih sulit lagi, saya kira. Pak Prabowo (Prabowo Subianto) kan tahu sendiri, kalau Pak Prabowo kan ingin agar CPO jadi B50, kan, jadi kita penuhi soal CPO nggak penting lagi," ujarnya.

Regulasi Penghambat

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, menyampaikan negosiasi IEU-CEPA masih alot lantaran belum menemukan titik temu dari segi kebijakan kedua belah pihak.

"Ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut. Ini yang pasti menjadi tantangan untuk menyelesaikan kepentingan," kata Djatmiko saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/9).

Dia menyebut salah satu kebijakan yang turut menghambat proses perundingan yakni regulasi deforestasi UE alias European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih berupaya berunding dengan pihak Uni Eropa untuk meloloskan komoditas pertanian yang terhalang regulasi deforestasi Eropa tersebut.

Meskipun demikian, sudah ada komitmen persetujuan antara Indonesia dan UE dalam beberapa aspek seperti penurunan instrumen tarif secara gradual. Sama halnya di sektor perdagangan, investasi, hingga transparansi yang juga telah disepakati kedua belah pihak.

Seperti diketahui, setelah sembilan tahun tak kunjung disepakati, IEU-CEPA saat ini telah memasuki perundingan ke-19. Namun, Djatmiko menilai target rampungnya kesepakatan dagang Indonesia-UE itu bakal meleset dari target sebelumnya yang ditetapkan September 2024.

Penyelesaian I-EU CEPA dapat membawa peluang perdagangan dan investasi yang akan memiliki dampak potensial pada produk domestik bruto (PDB) riil kedua pihak. Pada 2032, peluang perdagangan dan investasi bagi Indonesia ditaksir meningkat 5,2 miliar euro atau setara 87,66 triliun rupiah (kurs saat ini 16.856,97 rupiah/ euro), sementara bagi UE manfaatnya sebesar 3,1 miliar euro.

UE merupakan salah satu mitra ekonomi strategis Indonesia. UE menduduki posisi lima besar mitra dagang terbesar Indonesia.

Pada 2023, total perdagangan kedua negara mencapai nilai 30,77 miliar dollar AS atau setara 465,88 triliun rupiah (kurs saat ini 15.140,80 rupiah per dollar AS). Indonesia berhasil mencatatkan surplus perdagangan di angka 2,5 miliar dollar AS.